Kapolres AKBP Bobby: Akan Kami Tindaklanjuti Permasalahan Ini
PRABUMULIH – Keberadaan Satuan Tugas (Satgas) Nataru 2025-2026, yang dibentuk Pertamina Patra Niaga sebagai langkah menindaklanjuti instruksi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, untuk memastikan pasokan BBM nasional selama Nataru, sepertinya belum berjalan maksimal khususnya di wilayah kota Prabumulih.
Hal itu menyusul masih ditemukannya kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi khususnya jenis solar. Bahkan, kelangkaan solar terjadi hampir di seluruh SPBU di Prabumulih. Kuat dugaan, kondisi ini terjadi bukan semata-mata persoalan distribusi, tetapi lebih mengindikasi adanya praktik permainan oknum tertentu yang memanfaatkan celah sistem demi keuntungan pribadi, sementara masyarakat kecil menjadi korban.
Kondisi ini pun memicu keresahan, terutama bagi pengguna kendaraan diesel yang menggantungkan mobilisasi kendaraannya pada solar subsidi.
Pantauan media di lapangan menunjukkan antrean panjang kendaraan diesel terjadi di sejumlah SPBU, bahkan tak jarang menyebabkan kemacetan di badan jalan. Ironisnya, antrean panjang itu tak menjamin semua pengantre mendapatkan solar.
Seorang sopir travel bernama Mat mengungkapkan kekecewaannya. Ia mengaku sudah mengantre sejak pagi, namun hanya mendapatkan jatah pengisian sebesar Rp150 ribu untuk satu kali penggunaan barcode MyPertamina.
“Kami antre dari pagi, Pak. Tapi paling banyak cuma dapat Rp150 ribu. Mau tidak mau diambil, daripada pulang tangan kosong. Ini soal cari makan,” keluhnya.
Pun demikian, sambung Mat, dirinya masih mengaku kesal, setelah melihat adanya kejanggalan mencolok di lapangan. Di mana kendaraan dengan jenis yang sama justru bisa mengisi solar hingga Rp500 ribu dalam satu kali pengisian.
“Mobilnya sama-sama Panther. Tapi aneh, ada yang bisa ngisi sampai Rp500 ribu. Waktu ditanya petugas, jawabannya singkat: itu jatah, ada orang dalam,” ungkapnya.
Pengakuan tersebut semakin menguatkan dugaan adanya praktik diskriminatif dan permainan terstruktur dalam pendistribusian solar subsidi. Kondisi ini dinilai mencederai tujuan utama subsidi BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro.
Para pemilik kendaraan diesel pun mendesak pihak berwenang untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan menindak tegas oknum yang diduga bermain.
“Jangan solar subsidi ini diutamakan untuk pengepok atau pengetap. Mereka biasanya suplai ke perusahaan dengan harga lebih mahal. Yang dirugikan jelas masyarakat,” tegas salah satu warga.
Menanggapi keluhan tersebut, Kapolres Prabumulih, AKBP Bobby Kesumawardhana SH SIK MSi memastikan pihaknya tidak akan tinggal diam. Saat dikonfirmasi wartawan, pada Selasa (30/12/2025), Kapolres menyatakan akan segera menindaklanjuti laporan masyarakat.
“Terima kasih atas informasinya. Akan kami tindaklanjuti terkait permasalahan ini,” tegas Kapolres singkat.
Publik kini menanti langkah konkret aparat penegak hukum. Jika dugaan permainan solar subsidi benar adanya, maka ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap hak masyarakat yang harus ditindak tegas tanpa pandang bulu. (SMSI Prabumulih)
Editor: Donni
