TANJUNG ENIM – Dugaan penyimpangan pembayaran ganti rugi lahan di kawasan tambang PT Bukit Asam Tbk (PTBA) terus bergulir. Penasihat hukum pelapor, Ahmad Basuki, S.H., mendesak penyidik Polda Sumatera Selatan mengusut tuntas pihak-pihak yang diduga menjadi dalang di balik pembayaran ganti rugi kepada penerima yang tidak berhak.
Desakan tersebut menguat setelah dilakukannya pengecekan langsung terhadap objek tanah yang disengketakan bersama penyidik Polda Sumsel, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta perwakilan PTBA dan PT Bumi Sawindo Permai (BSP), Kamis (19/11/2026).
Pengecekan lapangan tersebut meliputi pengambilan titik koordinat pada sejumlah sampel bidang tanah guna memastikan posisi dan batas objek yang dipersoalkan.
Ahmad Basuki mengungkapkan, lahan yang sebelumnya merupakan perkebunan kelapa sawit kini telah berubah menjadi kawasan pertambangan. Ironisnya, kliennya yang mengklaim sebagai pemilik sah tanah tersebut disebut belum pernah menerima pembayaran ganti rugi.
Berdasarkan hasil pengecekan lapangan yang disampaikan Basuki, objek tanah berada di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PTBA, tetapi berada di luar Hak Guna Usaha (HGU) PT BSP. Meski demikian, kepastian batas dan letak bidang masih harus diperkuat melalui pencocokan koordinat serta dokumen resmi instansi berwenang.
Persoalan semakin serius karena PTBA sebelumnya menyatakan telah melakukan pembayaran ganti rugi atas lahan yang dipersoalkan. Namun, menurut Basuki, keterangan yang muncul dalam pemeriksaan justru mengindikasikan adanya dugaan ketidaksesuaian antara identitas penerima pembayaran, dokumen alas hak, dan lokasi tanah.
Diduga Ada Penerima Hanya Bermodal KTP
Basuki mengungkapkan, berdasarkan keterangan yang menurutnya diperoleh dalam pemeriksaan, terdapat pihak yang mengaku hanya menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sementara dokumen tanah telah disiapkan oleh oknum tertentu dan mereka tinggal menandatangani berkas.
Tidak hanya itu, terdapat pula keterangan bahwa uang yang diterima kemudian diserahkan kembali kepada pihak yang mengarahkan proses pembayaran tersebut. Sementara pemilik identitas disebut hanya memperoleh sekitar Rp1 juta hingga Rp5 juta.
Dugaan kejanggalan lainnya menyangkut penerima pembayaran yang mengaku memiliki tanah, tetapi lokasi tanahnya disebut berada sekitar delapan kilometer dari objek sengketa.
Menurut Basuki, hasil pengecekan lapangan menunjukkan lokasi yang diklaim penerima tersebut berada di luar bidang tanah yang menjadi objek laporan.
“Kalau PTBA menyatakan sudah membayar, perlu diperjelas membayar kepada siapa, apakah kepada pihak yang benar-benar berhak atau justru kepada pihak lain. Apa dasar haknya dan di mana letak tanah yang dibayarkan?” tegas Basuki.
Ia menilai, rangkaian keterangan tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan administratif biasa. Penyidik harus menelusuri kemungkinan adanya rekayasa dokumen, penggunaan identitas pihak lain, hingga dugaan pengondisian penerima pembayaran.
Namun demikian, seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan saksi, pencocokan dokumen, verifikasi lokasi, dan penelusuran aliran dana.
Polda Sumsel Diminta Bongkar Peran ‘Mr. X’
Basuki secara tegas meminta penyidik tidak berhenti pada pemeriksaan orang-orang yang tercatat sebagai penerima uang. Menurutnya, pihak yang mengurus, mengarahkan, memverifikasi, dan menyetujui pembayaran juga harus ditelusuri.
Sebab, jika terdapat pembayaran kepada pihak yang tidak berhak, harus diungkap bagaimana proses tersebut bisa terjadi, siapa yang menyiapkan dokumen, siapa yang memeriksa keabsahan alas hak, dan siapa yang akhirnya menyetujui pencairan dana.
“Yang perlu diungkap bukan hanya siapa yang menerima uang, tetapi juga siapa yang mengurus, memverifikasi, dan menyetujui pembayarannya. Jika ada pihak yang mengendalikan proses tersebut, siapa pun ‘Mr. X’-nya harus diungkap berdasarkan alat bukti,” ujarnya.
Ia meminta penyidikan menjangkau seluruh mata rantai proses pembebasan lahan, mulai dari pendataan pemilik, pengukuran bidang, penyusunan dokumen, verifikasi alas hak, penetapan penerima, hingga persetujuan dan pencairan pembayaran.
Menurutnya, penelusuran secara menyeluruh menjadi kunci untuk memastikan apakah terdapat pihak yang diduga mengatur proses pembayaran dan memperoleh keuntungan dari transaksi yang kini dipersoalkan.
IUP Bukan Alasan Mengabaikan Hak Pemilik Tanah.
Di sisi lain, Basuki menegaskan bahwa keberadaan IUP PTBA tidak serta-merta menghapus hak kepemilikan masyarakat atas tanah yang berada di dalam wilayah pertambangan.
Ia merujuk Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahan terakhirnya melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Ketentuan tersebut mewajibkan pemegang IUP atau IUPK menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sebelum melakukan kegiatan operasi produksi.
Sementara Pasal 134 ayat (1) dan Pasal 138 menegaskan bahwa hak pertambangan tidak dengan sendirinya mencakup kepemilikan atas tanah permukaan bumi.
“Perusahaan wajib terlebih dahulu menyelesaikan hak atas tanah dengan pemilik yang sah, termasuk pembayaran ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. IUP tidak dapat dijadikan alasan untuk menguasai atau menambang tanah dengan mengabaikan hak pemiliknya,” tegas Basuki.
Karena itu, ia meminta instansi berwenang turut memeriksa kepatuhan kegiatan operasi produksi pada bidang tanah yang disengketakan, khususnya terkait kewajiban penyelesaian hak atas tanah.
Basuki menegaskan, persoalan dugaan belum diselesaikannya hak atas tanah harus diperiksa secara tersendiri dan tidak serta-merta disamakan dengan perkara penambangan tanpa izin.
Ia berharap penyidikan dugaan penyimpangan pembayaran berjalan beriringan dengan penyelesaian hak kliennya. PTBA diminta membuktikan kesesuaian pembayaran yang diklaim telah dilakukan, termasuk identitas penerima, dasar kepemilikan, lokasi bidang, serta bukti aliran dana.
“Kami meminta proses hukum berjalan terbuka, akuntabel, independen, dan profesional. Hak klien kami harus segera diselesaikan. Apabila ditemukan perbuatan pidana, pihak-pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai perannya,” pungkas Basuki.
Kini, publik menanti ketegasan penyidik Polda Sumsel dalam mengurai dugaan kejanggalan pembayaran tersebut. Bukan hanya siapa yang menerima uang, tetapi juga siapa yang berada di balik prosesnya dan bagaimana pembayaran atas lahan yang dipersoalkan itu bisa terjadi.



