BANYUASIN — Warga dusun V Pandan, desa Lubuk Lancang, kecamatan Suak Tapeh, kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, belakangan ini terus mengeluhkan kondisi akses jalan utama yang mengalami kerusakan cukup parah. Jalan tersebut merupakan jalur vital yang setiap hari dilalui masyarakat, terutama anak-anak sekolah yang harus melintas demi menuntut ilmu.
Jalan yang menjadi satu-satunya akses vital warga itu rusak parah, diduga kuat akibat lalu lintas kendaraan bertonase berat milik perusahaan proyek jalan tol, PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI).
Pantauan awak media di lapangan menunjukkan, ruas jalan yang sebelumnya masih layak dilalui kini berubah menjadi kubangan lumpur licin. Saat hujan turun, jalan tersebut nyaris tak bisa dilewati. Pengendara sepeda motor kerap tergelincir, sementara kendaraan roda empat harus ekstra waspada agar tidak terperosok.
Nia Daniaty, salah seorang warga dusun V Pandan menyampaikan, bahwa kerusakan jalan tersebut sudah berlangsung cukup lama dan semakin memburuk, terutama saat musim hujan. Genangan air jalan berlumpur dan licin membuat pengendara kesulitan melintas, bahkan tak jarang menyebabkan sepeda motor terperosok.
“Setiap hari anak-anak sekolah lewat sini. Kalau hujan, jalannya licin dan berlumpur, sangat berbahaya. Kami khawatir terjadi kecelakaan,” ungkap Nia.
Keluhan serupa juga disampaikan Beni, warga dusun Pandan. Ia menambahkan, bahwa perbaikan jalan ini bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang, melainkan demi kepentingan masyarakat banyak. Jalan tersebut menjadi urat nadi aktivitas ekonomi warga, mulai dari pengangkutan hasil kebun, usaha kecil, hingga mobilitas pekerja sampai ibu hamil yang mau melahirkan.
“Kalau jalannya bagus, aktivitas ekonomi lancar. Hasil kebun mudah dibawa keluar, usaha warga juga terbantu. Intinya, jalan ini harus layak digunakan 100 persen,” tambah beni.
Masyarakat berharap PT HKI dapat segera turun tangan meninjau langsung kondisi di lapangan. Mereka meminta agar perbaikan jalan ini menjadi prioritas, mengingat fungsinya yang sangat penting bagi pendidikan dan perekonomian warga.
Sorotan keras juga datang dari Ketua Jaringan Pendamping Kinerja Pemerintah (JPKP) kabupaten Banyuasin, Umirtono SH. Ia menilai, perusahaan tidak boleh menutup mata terhadap dampak sosial dari aktivitas pembangunan yang mereka lakukan.
“Ini jalan pandan karya, dibangun dari uang negara untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk dihancurkan oleh kendaraan bertonase berat tanpa tanggung jawab,” tegas Umirtono.
Menurutnya, PT HKI wajib melakukan perbaikan menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam. Jika akses tersebut tetap digunakan untuk operasional proyek, maka perusahaan harus memiliki komitmen pemeliharaan rutin agar masyarakat tidak dirugikan.
“Pembangunan nasional tidak boleh mengorbankan rakyat kecil. Jangan sampai korporasi untung, tapi masyarakat desa menanggung derita,” tandasnya.
Umirtono juga mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait agar segera turun ke lapangan, melakukan peninjauan langsung, serta memanggil pihak perusahaan untuk dimintai pertanggungjawaban.
“JPKP Banyuasin siap mengawal persoalan ini. Kalau tidak ada itikad baik, kami dorong langkah hukum sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan warga dan rencana perbaikan jalan tersebut. (Zaki)
Editor: Donni
