JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG), Dr (HC) H. Zulkifli Hasan (Zulhas), menyatakan memahami keresahan mitra Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pelaksanaan Program MBG. Pemerintah berkomitmen melindungi mitra yang telah berinvestasi dan berkorban untuk keberhasilan program strategis tersebut.
“Saya tahu keresahan para mitra. Mitra sudah banyak yang berkorban. Semua laporan pasti akan dicek dan ditinjau. Mitra diminta menunggu karena kami juga sedang membangun komunikasi dengan Kepala BGN yang baru,” kata Zulhas saat menerima audiensi Presidium Mitra MBG di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Zulhas memastikan Presidium Mitra MBG akan dilibatkan dalam forum koordinasi bersama BGN dan pemangku kepentingan lain. “Presidium akan kami undang dalam rapat koordinasi terbatas bersama BGN dan stakeholder terkait agar berbagai persoalan di lapangan dapat dibahas dan dicarikan solusi bersama,” ujarnya.
Aspirasi Presidium Mitra MBG
Audiensi dihadiri pimpinan beberapa organisasi mitra MBG yang tergabung dalam Presidium, antara lain DPP Gapembi, HMD Gemas, APGI3T, REL MBG, APPBGN, dan PBNU. Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi: pelibatan mitra dalam perumusan kebijakan, evaluasi moratorium, perlindungan hukum, kepastian usaha, dan penguatan komunikasi antara BGN dan pelaksana di lapangan.
Ketua Umum DPP Gapembi Alven Stony menekankan pentingnya peran asosiasi sebagai jembatan komunikasi antara BGN dan mitra, serta membantu menyelesaikan kendala implementasi.
Ia juga menyoroti kontribusi mitra dalam penghematan anggaran negara; dengan keterlibatan mitra, biaya pembangunan dapur yang semula diperkirakan Rp4 miliar per unit bisa dihemat besar—untuk target 27.820 dapur, potensi penghematan diperkirakan mencapai sekitar Rp111,28 triliun.
Dampak ekonomi dan tantangan di daerah 3T
Ketua Umum APGI3T Herwil Junaidi mengatakan Program MBG memberi dampak ekonomi signifikan, baik di kota maupun wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Namun beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terpencil terhambat operasionalnya akibat kebijakan baru yang belum sepenuhnya siap diimplementasikan di lapangan.
Ia berharap kebijakan tidak menghambat percepatan pelaksanaan di daerah 3T yang membutuhkan perlakuan khusus.
PBNU dan pesantren
Perwakilan PBNU menyatakan komitmen mengembangkan 1.000 titik dapur MBG bekerja sama dengan BGN, namun baru sekitar 214 dapur pesantren beroperasi sementara lebih dari 130 titik menghadapi kendala. Pesantren besar seperti Darul Ulum Jombang, Tambakberas Jombang, dan Lirboyo Kediri disebut belum beroperasi. PBNU berharap target 1.000 SPPG sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto dapat direalisasikan, namun tantangan utama masih pada koordinasi dan komunikasi dengan BGN.
Kesejahteraan relawan dan mekanisme transparan
Ketua REL MBG H. Chaerul Shaleh menyoroti efek Surat Edaran Nomor 12 yang menyebabkan sekitar 18 hari tanpa aktivitas operasional selama masa libur, berdampak pada hilangnya sumber pendapatan relawan. Mereka meminta mekanisme agar relawan dapat difungsikan pada kegiatan relevan selama libur untuk menjaga kesejahteraan.
Ketua APPBGN Ahmad Yazdi menilai komunikasi antara BGN dan mitra semakin terbatas. APPBGN juga menuntut adanya mekanisme pengawasan independen serta standar operasional dan petunjuk teknis yang jelas terkait penangguhan atau penghentian operasional SPPG.
“Sejumlah kasus penutupan dapur memerlukan kejelasan dasar hukum, prosedur, dan mekanisme keberatan yang transparan agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi para mitra,” kata Ahmad.
Perwakilan HMD Gemas, Yanuar, meminta BGN membuka jalur komunikasi yang lebih efektif dan memperkuat pendekatan kolaboratif agar mitra merasa bagian penting dari ekosistem pelaksana program.
Presidium Mitra MBG menegaskan komitmen mendukung keberhasilan Program MBG melalui standardisasi kualitas gizi, penguatan ekonomi sirkular berbasis komoditas lokal, dan optimalisasi efisiensi anggaran yang berpihak pada mitra, relawan, dan pelaku rantai pasok lokal.
Mereka yakin aspirasi mitra akan mendapat perhatian di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sehingga operasional Program Makan Bergizi Gratis dapat berlanjut demi mewujudkan generasi emas Indonesia 2045.
