PALI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), menyoroti dugaan kecurangan dalam rekrutmen tenaga kerja lokal di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah PALI.
Hal itu diungkap oleh Ketua DPRD PALI, H Ubaidillah, saat memimpin Rapat Paripurna ke-2 yang merupakan bagian dari rangkaian Paripurna ke-14, pada Senin (3/11/2025).
“Selanjutnya, kita akan berkoordinasi dengan pihak perusahaan yang terkait, kita akan panggil dan duduk bersama-sama. Seperti apa kecurangan yang disampaikan oleh Fraksi Partai Amanat Nasional tadi,” sampainya.
Ubai menambahkan, bahwa proses tersebut akan diawali dengan klarifikasi langsung kepada pihak perusahaan, sambil menegaskan prinsip bahwa warga lokal memiliki hak yang sama.
”Yang pasti, kita akan pertanyakan. Kecurangan seperti apa? Kan kami juga belum tahu kecurangan apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Nah, itu. Kalau memang ternyata yang diterima juga orang-orang PALI, kan sama. Artinya, orang-orang PALI juga. Setiap warga masyarakat PALI berhak untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan mana pun itu,” ucap Ubaidillah.
Dalam rapat yang diselenggarakan di ruang rapat DPRD kabupaten PALI dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Anggota DPRD atas nama fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 itu, Ubaidillah juga membahas soal isu pengurangan anggaran/dana.
”Yang jelas ada pengurangan 400 lebih intinya, 400 sampai 500 miliar-an,” jelasnya.
Selanjutnya, ia menekankan soal penyampaian pandangan umum fraksi menjadi tahapan krusial dalam proses pengesahan APBD 2026. Yang mana setiap Fraksi-fraksi menyampaikan catatan, saran, dan kritikan konstruktif terkait alokasi anggaran dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Raperda, sebelum nantinya dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh komisi-komisi terkait.
Turut hadir langsung dalam forum tersebut Wakil Bupati PALI, Iwan Tuaji, bersama perwakilan dari forum perangkat daerah (OPD) dan berbagai instansi terkait di lingkungan Pemerintah kabupaten PALI. Kehadiran eksekutif dan perangkat daerah ini menunjukkan sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam pembahasan kebijakan anggaran. (Albet)
Editor: Donni
