PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H Herman Deru menginstruksikan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah agar tidak pasif menghadapi arus informasi di ruang publik.
Ia meminta setiap instansi pemerintah merespons informasi yang keliru atau diragukan kebenarannya dengan menyajikan data yang valid dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Instruksi tersebut disampaikan Herman Deru dalam acara Satu Data Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 yang digelar di Hotel Harper, Palembang.
Di tengah derasnya arus informasi digital, Herman Deru menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan respons instansi pemerintah terhadap berbagai isu maupun rilis data yang beredar di media sosial.
Secara khusus, ia meminta seluruh jajaran perangkat daerah tidak tinggal diam apabila menemukan penyebaran data yang keliru, meragukan, atau tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Menurutnya, informasi yang tidak akurat harus segera diluruskan dengan data yang benar dan berdasarkan fakta.
“Perbaiki rilis data itu kepada masyarakat. Jika ada di medsos menyebarluaskan data yang keabsahannya dipertanyakan, sanggah dengan data yang benar dan fakta. Tidak boleh mendiamkan, saya minta itu dijawab, karena kalau kita diamkan itu sama saja kita membenarkan data yang salah,” tegas Gubernur Sumsel.
Instruksi tersebut menjadi pengingat bagi para pengambil kebijakan dan pengelola informasi di lingkungan pemerintah daerah agar lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Pemerintah tidak hanya dituntut menghasilkan data yang akurat, tetapi juga memastikan informasi tersebut tersampaikan dengan cepat dan tepat kepada publik.
Melalui penyajian data yang valid, transparan, dan berbasis fakta di ruang digital, pemerintah diharapkan mampu menangkal disinformasi sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan dan program pembangunan daerah.
