JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan karbon biru guna memastikan pengelolaan ekosistem pesisir berjalan lebih kredibel, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir.
Upaya tersebut diwujudkan melalui Pelatihan II: Validasi dan Verifikasi Proyek Mitigasi Perubahan Iklim dari Ekosistem Karbon Biru yang berlangsung di Bogor, Jawa Barat, pada 17–19 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program pengembangan kapasitas karbon biru yang diselenggarakan bersama Climateworks Centre–Monash University dan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Miftahul Huda dalam keterangan resminya di Jakarta menegaskan bahwa penguatan kapasitas validasi dan verifikasi menjadi elemen kunci untuk memastikan aksi mitigasi perubahan iklim berbasis ekosistem pesisir memiliki kredibilitas yang diakui, baik secara nasional maupun global.
“Proses validasi dan verifikasi yang independen, jujur, dan transparan merupakan prasyarat untuk menjaga integritas lingkungan sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap kredit karbon yang dihasilkan. Dengan dukungan Sistem Registri Nasional, potensi karbon biru Indonesia akan semakin diakui di tingkat global,” ujarnya.
Ia menambahkan, Indonesia memiliki potensi besar dari ekosistem mangrove dan lamun dalam mendukung target penurunan emisi nasional. Namun, potensi tersebut perlu diperkuat dengan sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) yang kuat, metodologi ilmiah yang diakui, serta sumber daya manusia yang kompeten dalam menjalankan proses validasi dan verifikasi secara akuntabel.
Selain aspek teknis, keberlanjutan proyek karbon biru juga sangat ditentukan oleh tata kelola yang baik serta keterlibatan masyarakat pesisir sebagai aktor utama dalam menjaga ekosistem.
Country Lead Climateworks Centre Indonesia, Jannata Giwangkara, menyampaikan bahwa pengembangan kapasitas karbon biru merupakan bagian penting dalam membangun ekosistem implementasi aksi iklim yang lebih kuat dan kredibel.
“Kita membutuhkan lebih banyak tenaga profesional yang mampu menyusun, menilai, memverifikasi, dan mengawasi proyek-proyek karbon biru yang berkualitas tinggi,” ujarnya.
Menurut Jannata, pelatihan ini akan memperkuat fondasi kompetensi nasional dalam pengembangan aksi karbon biru yang berintegritas dan berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi iklim, ekosistem, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Pelatihan ini diikuti oleh perwakilan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta akademisi yang sebelumnya telah mengikuti pelatihan dasar pelaporan gas rumah kaca dari ekosistem karbon biru.
Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kompetensi teknis peserta dalam proses MRV, validasi dan verifikasi proyek karbon, serta penilaian dokumen pendukung seperti Project Design Document (PDD) dan Dokumen Rencana Aksi Mitigasi (DRAM).
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara, sebelumnya menegaskan bahwa pengembangan ekosistem karbon biru yang kredibel membutuhkan kolaborasi multipihak serta dukungan SDM yang kompeten.
“Karbon biru merupakan salah satu keunggulan Indonesia dalam mendukung agenda iklim global. Karena itu, seluruh proses pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, berbasis sains, dan memenuhi standar internasional agar manfaat ekologis dan ekonomi dapat dirasakan secara optimal, termasuk oleh masyarakat pesisir,” ujarnya.
Melalui pelatihan ini, KKP berharap lahir lebih banyak tenaga profesional yang mampu mengawal pengembangan proyek karbon biru berkualitas tinggi. Penguatan kapasitas SDM ini diharapkan memperkuat tata kelola aksi mitigasi perubahan iklim sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi karbon dari sektor kelautan secara berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.
Upaya ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menempatkan ekonomi biru sebagai arah utama pembangunan kelautan dan perikanan nasional.
Melalui pengelolaan ekosistem pesisir yang berkelanjutan, penguatan tata kelola berbasis sains, serta peningkatan kapasitas SDM, KKP terus mendorong kontribusi sektor kelautan dalam pencapaian target iklim nasional sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
