Pemerintahan Prabowo Subianto memasuki fase penting dalam menentukan arah ekonomi Indonesia pasca transisi kepemimpinan nasional tahun 2024. Di tengah situasi global yang masih dibayangi perlambatan ekonomi, konflik geopolitik, dan ketidakpastian rantai pasok internasional, Indonesia relatif mampu mempertahankan stabilitas ekonomi nasional. Namun, di balik optimisme tersebut, terdapat pertanyaan yang semakin relevan untuk diajukan: apakah pertumbuhan ekonomi yang saat ini dicapai benar-benar mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata?
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena ukuran keberhasilan ekonomi modern tidak lagi semata ditentukan oleh tingginya angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam paradigma pembangunan kontemporer, pertumbuhan ekonomi harus dibaca secara lebih substansial—yakni sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu menciptakan distribusi kesejahteraan, memperluas kesempatan ekonomi, dan memperkuat daya tahan masyarakat menghadapi tekanan ekonomi jangka panjang.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2026 mencapai 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka tersebut bahkan melampaui proyeksi sejumlah analis pasar dan memperlihatkan bahwa ekonomi domestik masih memiliki daya tahan yang cukup baik di tengah tekanan global. Konsumsi rumah tangga tercatat tetap menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, menandakan bahwa aktivitas domestik masih menjadi fondasi utama perekonomian Indonesia. (Sumber: BPS, Mei 2026)
Akan tetapi, stabilitas makroekonomi tidak selalu identik dengan stabilitas ekonomi masyarakat secara langsung. Inilah yang saat ini menjadi paradoks utama ekonomi Indonesia. Secara statistik, pertumbuhan tetap terjaga. Namun pada saat yang sama, sebagian masyarakat masih menghadapi tekanan daya beli akibat meningkatnya biaya hidup, kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, serta ketidakpastian lapangan pekerjaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional belum sepenuhnya terkonversi menjadi pemerataan kesejahteraan yang dirasakan secara luas.
Fenomena tersebut terutama terlihat pada kelompok kelas menengah Indonesia. Dalam teori ekonomi pembangunan, kelas menengah merupakan tulang punggung konsumsi domestik sekaligus indikator penting stabilitas sosial-ekonomi suatu negara. Namun dalam beberapa tahun terakhir, kelompok ini justru menghadapi tekanan yang semakin kompleks. Pertumbuhan pendapatan yang relatif stagnan tidak sepenuhnya mampu mengimbangi peningkatan biaya hidup masyarakat urban. Akibatnya, muncul kecenderungan penurunan kapasitas konsumsi dan meningkatnya kekhawatiran terhadap keamanan finansial jangka panjang.
Dalam perspektif behavioral economics, kondisi demikian dikenal sebagai economic insecurity—situasi ketika masyarakat secara formal belum masuk kategori miskin, tetapi secara psikologis mengalami kecemasan ekonomi akibat ketidakpastian masa depan. Fenomena ini penting diperhatikan karena konsumsi rumah tangga selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan kata lain, apabila daya beli masyarakat terus mengalami tekanan, maka fondasi pertumbuhan ekonomi nasional juga berpotensi melemah dalam jangka panjang.
Pemerintah tampaknya menyadari tantangan tersebut. Berbagai kebijakan yang muncul pada awal pemerintahan Prabowo memperlihatkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial. Program makan bergizi gratis, penguatan swasembada pangan dan energi, percepatan hilirisasi industri, hingga dorongan terhadap investasi strategis merupakan bagian dari pendekatan pembangunan yang mengombinasikan kebijakan populis dengan agenda industrialisasi nasional.
Dalam perspektif manajemen strategis, langkah tersebut dapat dipahami sebagai upaya membangun economic resilience atau ketahanan ekonomi nasional. Pemerintah tampaknya berupaya memperkuat kapasitas domestik agar Indonesia tidak terlalu rentan terhadap gejolak ekonomi global. Strategi hilirisasi, misalnya, tidak hanya bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri dunia.
Namun demikian, tantangan terbesar dari kebijakan ekspansif pemerintah terletak pada aspek keberlanjutan fiskal. Program-program berskala besar membutuhkan kapasitas pembiayaan negara yang kuat dan berkelanjutan. Di sinilah pemerintah dituntut menjaga keseimbangan antara belanja sosial, pembangunan jangka panjang, dan disiplin fiskal negara. Dalam konteks tersebut, efektivitas kebijakan tidak cukup diukur dari popularitas program semata, melainkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghasilkan multiplier effect terhadap produktivitas ekonomi nasional.
Selain persoalan domestik, Indonesia juga menghadapi tekanan eksternal yang tidak ringan. International Monetary Fund (IMF) dan World Bank masih memproyeksikan perlambatan pertumbuhan ekonomi global akibat tingginya tensi geopolitik dan lemahnya perdagangan internasional. Dalam situasi seperti ini, stabilitas politik menjadi aset penting dalam menjaga kepercayaan investor dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.
Tidak mengherankan apabila pemerintahan saat ini cenderung menempatkan stabilitas sebagai prioritas utama pembangunan. Akan tetapi, sejarah ekonomi menunjukkan bahwa stabilitas tanpa pemerataan berpotensi menciptakan ketimpangan sosial yang lebih luas. Pertumbuhan ekonomi yang terlalu terkonsentrasi pada kelompok tertentu pada akhirnya dapat memunculkan ketidakpuasan sosial dan melemahkan kepercayaan publik terhadap negara.
Karena itu, Indonesia saat ini sesungguhnya berada pada persimpangan penting antara pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas. Ketiganya merupakan elemen yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan ekonomi modern. Pertumbuhan tanpa pemerataan akan menghasilkan ketimpangan sosial. Pemerataan tanpa stabilitas akan menciptakan kerentanan ekonomi. Sementara stabilitas tanpa inovasi pertumbuhan hanya akan melahirkan stagnasi pembangunan.
Pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan Prabowo tidak hanya akan diukur dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi dari kemampuannya membangun sistem ekonomi yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Sebab hakikat pembangunan ekonomi bukan sekadar bagaimana negara bertumbuh, melainkan bagaimana pertumbuhan tersebut mampu menghadirkan rasa aman, kesempatan hidup, dan harapan ekonomi yang lebih adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Dalam konteks itulah, masa depan ekonomi Indonesia sesungguhnya sedang dipertaruhkan. Bukan hanya tentang seberapa tinggi ekonomi mampu tumbuh, tetapi tentang seberapa luas hasil pertumbuhan itu dapat dirasakan oleh masyarakat yang hidup di dalamnya.***
Penulis:
Rizqi Nabilah
Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen (MM),
Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Tridinanti Palembang
