PALEMBANG, – Juru Bicara Pansus II DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Andi Rizkiansyah, saat menyampaikan laporan hasil pembahasan dan penelitian Pansus I DPRD Sumsel terhadap LKPJ Gubernur Sumsel tahun anggaran 2025, Senin (20/4/2026) diruang rapat paripurna DPRD Sumsel.
Juru Bicara Pansus II DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Andi Rizkiansyah, menyampaikan bahwa secara umum kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya mitra kerja Pansus II, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dinilai cukup baik.
Penilaian tersebut didasarkan pada capaian realisasi program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan visi dan misi Gubernur Sumatera Selatan.
“Meski demikian, Pansus II menekankan pentingnya dukungan dari Gubernur dan Wakil Gubernur, terutama dalam hal penguatan anggaran di berbagai bidang,” katanya saat menyampaikan laporan hasil pembahasan dan penelitian Pansus I DPRD Sumsel terhadap LKPJ Gubernur Sumsel tahun anggaran 2025, Senin (20/4/2026) diruang rapat paripurna DPRD Sumsel.
Rapat paripurna di pimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel H Nopianto didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel Raden Gempita dan Wakil Ketua DPRD Sumsel Ilyas Panji Alam. Juga hadir Wakil Gubernur Sumsel H Cik Ujang, Sekda Sumsel Edward Chandra, kepala dinas dan OPD dan para undangan.
Menurut Andi, sektor perekonomian menjadi perhatian utama karena merupakan fondasi bagi kesejahteraan masyarakat. “Untuk mencapai kinerja yang maksimal, diperlukan dukungan anggaran yang memadai. Ia juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan secara tepat agar tidak mengurangi kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” katanya.
Selain itu, Pansus II DPRD Sumsel meminta kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) agar lebih cermat dalam menyusun program dan kegiatan. Hal ini penting agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik, terserap secara optimal, serta dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga dapat meminimalisir sisa lebih penggunaan anggaran (SILVA).
Pansus II juga memberikan sejumlah rekomendasi, di antaranya meminta Gubernur Sumatera Selatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan sekaligus merumuskan langkah perbaikan agar kinerja pemerintahan daerah semakin efektif dan tepat sasaran,” pungkasnya. (ADV)
