Dr Lin Chia-lung
Tatanan internasional yang berbasis aturan kini berada di bawah tekanan yang terus meningkat seiring upaya negara-negara otoriter melemahkan perlindungannya dan membentuk kembali aturan internasional demi kepentingan mereka sendiri.
Bahkan prinsip-prinsip dasar penyelesaian sengketa secara damai dan pelarangan terhadap ancaman atau penggunaan kekerasan yang diabadikan dalam Piagam PBB telah ditantang secara terbuka dan dilanggar secara terang-terangan.
Saat ini komunitas internasional berada pada titik krusial. Entah kita bertindak bersama untuk menegakkan keadilan, membela supremasi hukum, dan menjaga perdamaian dan keamanan, atau kita menyaksikan tatanan dunia perlahan runtuh, dan membawa kebebasan, hak menentukan nasib sendiri, serta demokrasi runtuh bersamanya.
Tak banyak tempat yang memperlihatkan kondisi ini secara mencolok dibanding kawasan Rantai Pulau Pertama Indo-Pasifik. Keamanan kawasan berada di bawah tekanan yang kian meningkat dari Tiongkok yang terus menerapkan taktik zona abu-abu, termasuk intimidasi militer, intrusi siber, dan paksaan ekonomi guna membentuk kembali aturan yang ada secara sepihak.
Berdiri di garis depan pertahanan kebebasan dan demokrasi, Taiwan akan terus menjunjung tinggi status quo. Namun, menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan ini bukan hanya masalah kepentingan Taiwan semata, tetapi masalah yang membutuhkan perhatian bersama dari komunitas internasional.
Selat Taiwan adalah salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia dan jalur vital bagi rantai pasok internasional. Pentingnya selat ini bagi keamanan dan kemakmuran global tercermin dalam berbagai pernyataan dari G7 serta pertemuan tingkat tinggi dan pertemuan tingkat menteri yang melibatkan Jepang, AS, Inggris, Australia, Selandia Baru, dan negara-negara lainnya.
Negara-negara tersebut menjadi bagian dari suara yang secara kolektif mengungkapkan sentimen global dalam menegaskan pentingnya perdamaian dan stabilitas lintas selat.
Integritas tatanan berbasis aturan ini juga sedang dirusak oleh Tiongkok yang dengan sengaja menyalahartikan Resolusi 2758 Majelis Umum PBB. Resolusi ini diadopsi pada 1971, dan mencakup semua masalah mengenai perwakilan Tiongkok di PBB.
Teks resolusi itu tidak menyebutkan Taiwan menentukan status politiknya, atau membahas partisipasinya dalam sistem PBB. Namun Tiongkok telah mendistorsi resolusi itu dengan secara keliru menyamakannya dengan “prinsip Satu Tiongkok” dan menggunakan resolusi untuk menghalangi partisipasi Taiwan di PBB dan organisasi internasional lainnya.
Jika dibiarkan, distorsi ini dapat menjadi preseden hukum yang berbahaya dan menjadi dalih untuk aksi militer di Selat Taiwan di masa yang akan datang.
Meskipun Taiwan dikecualikan dari PBB, Taiwan bertekad untuk berperan sebagai kekuatan bagi kebaikan. Kekuatan yang dimiliki Taiwan dalam manufaktur maju, kesiapsiagaan bencana, dan kesehatan masyarakat dapat berkontribusi bagi komunitas internasional dalam berbagai cara.
Taiwan terus menjalankan kebijakan luar negeri yang terintegrasi dan bernilai tambah, dengan berdasarkan pada penguatan aliansi demokratis, peningkatan keamanan kolektif, dan pembangunan ketahanan ekonomi.
Bekerjasama dengan mitra-mitra yang memiliki kesamaan pandangan, Taiwan memajukan demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan di seluruh dunia. Sebagai pemimpin di bidang semikonduktor, kecerdasan buatan, dan teknologi, Taiwan berkomitmen untuk membangun rantai pasok yang aman, tangguh, dan bebas dari ketergantungan pada rezim otoriter.
Melalui Diplomatic Allies Prosperity Project (Proyek Kemakmuran Sekutu Diplomatik), Taiwan mendorong kemakmuran bersama dengan para mitranya. Taiwan menyumbangkan keahlian dan sumber dayanya untuk proyek-proyek berbasis teknologi, bekerja sama dengan sekutu diplomatiknya untuk mengatasi tantangan pembangunan dan meningkatkan kapasitas lokal.
Contoh nyata meliputi kolaborasi sistem informasi pelayanan kesehatan terintegrasi dengan Paraguay, pembangunan fasilitas cadangan minyak strategis di Eswatini, dan kolaborasi dengan Rumah Sakit Nasional Palau dalam pelayananan kesehatan pintar.
Inisiatif ini telah memperkuat kemampuan manajemen dan efisiensi administrasi, meningkatkan keamanan energi, mendorong pertumbuhan industri, dan memajukan pembangunan berkelanjutan.
Khalilur Rahman, Presiden terpilih Majelis Umum PBB ke-81 mendatang, telah menjadikan pemulihan kepercayaan dan pengelolaan transformasi kelembagaan sebagai tema utama kepresidenannya. Taiwan berbagi tujuan yang sama dan siap membantu mewujudkannya.
Memulihkan kepercayaan terhadap PBB harus dimulai dengan memperlakukan setiap anggota komunitas internasional dengan cara yang adil dan setara. Transformasi tidak dapat dikatakan selesai selama ada anggota yang konstruktif dan dapat dipercaya tetap dikecualikan secara tidak adil.
Kami menyerukan kepada komunitas internasional untuk menjunjung tinggi prinsip inklusivitas, tidak meninggalkan siapa pun, penyelesaian sengketa secara damai, dan tidak menggunakan ancaman maupun kekerasan. Prinsip-prinsip mendasar ini menopang tatanan internasional berbasis aturan dan harus diterapkan secara konsisten dan tanpa pengecualian.
Dunia bebas membutuhkan partisipasi Taiwan dan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lebih kuat dan lebih kredibel. Bekerja sama dengan Taiwan akan memperkuat keamanan kolektif, meningkatkan ketahanan ekonomi dan teknologi, dan membangun kapasitas bersama kita untuk menghadapi tekanan otoriter.
Oleh karena itu, memastikan partisipasi Taiwan yang berarti di Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan bagian integral dalam pembangunan tatanan internasional yang lebih inklusif, aman, tangguh, dan berbasis aturan.
Dr. Lin Chia-lung adalah Menteri Luar Negeri Taiwan
