Palembang – Komitmen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dalam mewujudkan tata kelola birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani terus dimaksimalkan. Melalui Tim Kerja Organisasi dan Tata Laksana (Ortala), Kemenag Sumsel intensif menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMP-ZI) Tahun 2026 secara maraton selama enam bulan, sejak April hingga September 2026.
Kegiatan yang digelar secara daring via Zoom Meeting ini diikuti oleh seluruh elemen penanggung jawab Zona Integritas, mulai dari Kemenag 17 Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan, Satuan Kerja Madrasah Negeri (MTsN dan MAN), hingga para PIC/Operator PMP-ZI di masing-masing satker.
Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Sumsel, Taufiq, menegaskan bahwa pendampingan intensif ini bukan sekadar pemenuhan aspek administratif, melainkan strategi besar untuk mengubah budaya kerja birokrasi di lingkungan Kemenag Sumsel.
“Pembangunan Zona Integritas bukan sekadar mengejar predikat atau gelar semata, melainkan sebuah proses perubahan yang harus memberikan manfaat nyata bagi organisasi dan masyarakat. Melalui Bimtek maraton ini, kita memastikan seluruh satker memiliki pemahaman yang sama untuk menghadirkan pelayanan publik prima, transparan, dan bebas dari korupsi,” tegas Taufiq di Palembang, Kamis (3/9/2026).
Agenda PMP-ZI yang berlangsung sejak April hingga September ini secara terstruktur membedah enam area perubahan mendasar, meliputi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (April), Penataan Tata Laksana (Mei), Penataan SDM Aparatur (Juni), Penguatan Pengawasan (Juli), Penguatan Akuntabilitas (Agustus), dan kini memasuki tahap akhir yakni Manajemen Perubahan (September).
Ketua Tim Kerja Ortala Kanwil Kemenag Sumsel, Salman Karomi, menjelaskan bahwa pendampingan berkala tiap bulan ini bertujuan menjaga kualitas bukti fisik (evidence) agar benar-benar mencerminkan perubahan di lapangan.
“Fokus pembahasan kita setiap bulan adalah memastikan para operator dan PIC memahami indikator hingga sub-indikator tiap komponen. Kita mendorong agar evidence yang disiapkan tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar menggambarkan dampak perubahan dan perbaikan kinerja nyata di unit kerja masing-masing,” ujar Salman Karomi.
Tak hanya pendampingan teknis PMP-ZI, Salman Karomi mengungkapkan bahwa dalam momentum ini Tim Kerja Ortala Kanwil Kemenag Sumsel turut memperkenalkan Dashboard SIKITA, sebuah inovasi digital yang dikembangkan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas ke-Ortala-an.
“Dashboard SIKITA hadir untuk mempermudah pemantauan dan pengelolaan data internal. Lebih dari itu, instrumen ini dimanfaatkan oleh seluruh satker se-Sumsel sebagai tools pemantauan sekaligus referensi dalam pemenuhan dan pengelolaan evidence PMP-ZI di unit kerja masing-masing,” jelas Salman.
Guna memperkuat transformasi digital dan efektivitas layanan pemerintahan, Salman menambahkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya juga akan menginisiasi Survei Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dengan melibatkan jajaran pegawai di lingkungan Kanwil Kemenag Sumsel.
“Survei ini bertujuan memetakan tingkat pemanfaatan AI oleh pegawai, jenis penggunaan, kebutuhan, hingga tantangan teknis yang dihadapi dalam tugas kedinasan. Hasilnya akan menjadi fondasi dasar dalam merumuskan kebijakan, strategi penguatan literasi digital, serta pemanfaatan AI yang aman dan terarah di lingkungan Kemenag Sumsel,” kata Salman.
Memasuki tahapan selanjutnya pada Oktober hingga November 2026, tim akan melakukan pemeriksaan ulang kelengkapan evidence serta Penilaian Komponen Hasil yang mencakup indikator persepsi bersih dari korupsi dan kualitas pelayanan publik. Seluruh rangkaian ini akan difinalisasi pada Desember 2026 melalui tahap pemantapan akhir sebelum dilakukan penyerahan (submit) resmi.
