TULANG BAWANG – Program bantauan Revitalisasi Sarana Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di SMK Al Faruq Agung Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, menjadi sorotan. terkait keterbukaan informasi penggunaan anggaran negara, Kamis (17/9/2026).
Berdasarkan papan informasi yang didokumentasikan, kegiatan tersebut tercantum sebagai Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Sarana Pendidikan Tahun 2026, dengan nilai bantuan sebesar Rp2.903.316.000 dari sumber dana APBN Tahun Anggaran 2026.
Pada papan tersebut juga tercantum Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) SMK Alfaruq Agung Jaya sebagai pelaksana, dengan waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender.
Namun, berdasarkan penelusuran dan dokumentasi dilapangan yang dihimpun Media ini. papan informasi yang memuat rincian kegiatan tersebut tidak terlihat di area pembangunan.
Kondisi itu kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran negara.
Kondisi Pembangunan di Lapangan
Dari dokumentasi yang dihimpun di lokasi, terlihat aktivitas pembangunan dan renovasi pada sejumlah bagian bangunan sekolah.
Beberapa bagian bangunan masih tampak dalam tahap pengerjaan, antara lain pekerjaan dinding, kusen, lantai, struktur dan bagian atap. Material bangunan serta sisa bongkaran juga terlihat di sejumlah titik.
Sejumlah pekerja terlihat melakukan aktivitas pembangunan. Berdasarkan keterangan yang dihimpun tim liputan, pekerja yang ditemui mengaku bekerja dengan sistem upah harian dan disebut tidak mengetahui secara rinci nilai keseluruhan anggaran maupun pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana.
Informasi tersebut merupakan temuan awal lapangan dan masih memerlukan klarifikasi dari pihak pengelola kegiatan, P2SP, yayasan, pelaksana maupun instansi terkait.
Ketua PWRI Tulang Bawang Soroti Transparansi
Persoalan tersebut turut mendapat perhatian dari Junerdi, Ketua Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Tulang Bawang.
Ia menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran negara.
“Tidak boleh ada ketidakjelasan. Anggaran negara harus transparan, harus terlihat, harus dapat diperiksa. Jika dikelola secara tertutup, tentu masyarakat berhak mempertanyakan.”
Junerdi juga menyampaikan bahwa pembangunan sekolah harus dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik Pungkasnya. (Hry)
