Jakarta – Peneliti Senior Prof Dr Hadi Supratikta kembali terpilih sebagai Ketua Umum Ikatan Peneliti dan Inovator Indonesia (IPINDO) periode 2026-2031 pada Musyawarah Nasional (Munas) yang digelar 2 September 2026 di Gedung Pusat Penelitian dan Pengembangan Indonesia (PPDI), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Jakarta.
Keterangan pers IPINDO, Jumat (4/9) menyebutkan, proses pemilihan Ketua Umum IPINDO yang diikuti sekitar 50 peserta (pengurus IPINDO pusat dan perwakilan pengurus daerah) itu berlangsung melalui mekanisme voting dan diikuti oleh tujuh kandidat.
Setelah penghitungan suara, Prof Dr Hadi Supratikta dinyatakan terpilih kembali sebagai Ketua Umum IPINDO dengan perolehan suara terbanyak (16 suara). Jumlah suara terbanyak kedua adalah Dr Adi Suhendra (8 suara), lalu Ir Sutrisno MT (3 suara), Satya (2suara), dan tiga kandidat lainnya tidak meraih suara. |
Dengan hasil tersebut, Prof Dr Hadi Supratikta secara sah kembali dipercaya untuk memimpin IPINDO, mengungguli enam kandidat lainnya dalam proses pemilihan yang berlangsung secara demokratis dan transparan.
Perampingan Struktur Organisasi
Selain agenda pemilihan Ketua Umum, Munas IPINDO 2026 juga menghasilkan keputusan terkait restrukturisasi organisasi. Peserta Munas menyepakati perampingan struktur kepengurusan dibandingkan periode sebelumnya, sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi kerja, mempertajam fokus program, dan memperkuat koordinasi antarbidang di tubuh organisasi.
Perubahan struktur itu diharapkan dapat mendorong kinerja kepengurusan IPINDO yang lebih lincah dan responsif dalam menjalankan program-program strategis ke depan, khususnya dalam mendukung penguatan riset, inovasi, dan kolaborasi antarpeneliti di Indonesia.
Disebutkan, IPINDO itu sendiri bermula dari Ikatan Peneliti Pemerintahan Indonesia (IPPI) yang didirikan di Jakarta pada 11 Maret 2011, diawali dengan deklarasi para kepala Bappeda dan Kepala Balitbangda Provinsi serta Kabupaten dan kota se-Indonesia.
Deklarasi dilakukan pada Rakornas Kelitbangan di Lingkungan Depdagri, dimana saat itu namanya belum Kemendagri, dan ditindaklanjuti pada 30 Maret 2011 oleh sejumlah pejabat fungsional peneliti di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri dan Daerah untuk melakukan Munas pertama, dengan Dr Hadi Supratikta MM sebagai Ketua Umum.
Organisasi profesi itu lahir untuk mewadahi profesi peneliti pemerintahan, meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan anggota, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam penelitian, pengkajian, dan pengembangan kebijakan publik.
Seiring dengan lahirnya BRIN dimana seluruh urusan kelitbangan disatukan di BRIN, maka IPPI berubah nama melalui Munas yang berlangsung pada 12 November 2020.
IPPI bertransformasi menjadi Ikatan Peneliti dan Inovator Pemerintahan Indonesia (IPINDO), dengan Dr. Hadi Supratikta MM tetap dipercaya memimpin sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) untuk masa bakti 2020–2025 dan diperpanjang setahun hingga 2026.
Transformasi ini mencerminkan perluasan peran anggota, dari sebelumnya sebatas peneliti menjadi juga inovator yang menghasilkan inovasi dan solusi teknologi terapan.
Sebagai organisasi profesi yang independen dan tidak berafiliasi dengan partai politik, IPINDO aktif menjalin kemitraan strategis dengan lembaga riset dan inovasi nasional.
Salah satunya melalui Nota Kesepahaman dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang ditandatangani pada 2 April 2024 untuk jangka waktu lima tahun, mencakup kerja sama di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, dan inovasi.
Munas IPINDO yang berlangsung di lingkungan BRIN itu mencerminkan komitmen organisasi dalam menjaga keberlanjutan kepemimpinan sekaligus melakukan pembenahan internal.
Dengan terpilihnya kembali Prof Dr Hadi Supratikta sebagai Ketua Umum dan disahkannya struktur organisasi yang baru, IPINDO diharapkan dapat terus berperan aktif dalam pengembangan ekosistem riset dan inovasi nasional pada periode kepengurusan berikutnya.
