MAGELANG – Ketua DPRD Kota Prabumulih, H. Deni Victoria, S.H., M.Si., mengikuti agenda retret nasional bagi Ketua DPRD se-Indonesia yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan tersebut berlangsung mulai Rabu (15/4/2026) hingga Minggu (19/4/2026).
Retret yang diikuti para Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Indonesia tersebut merupakan bagian dari program pembekalan yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperkuat kapasitas dan kualitas kepemimpinan pimpinan DPRD di daerah.
Deni Victoria mengatakan, kegiatan retret tersebut menjadi kesempatan bagi para pimpinan legislatif daerah untuk mendapatkan pembekalan terkait kepemimpinan, kebangsaan, serta tata kelola pemerintahan. Pembekalan juga melibatkan sejumlah lembaga negara, termasuk Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Retret ini bertujuan membentuk kepemimpinan yang berkarakter dan berjiwa negarawan yang kuat. Selain itu, kami juga mendapatkan pembekalan dari Kemendagri dan KPK,” ujar Deni.
Menurutnya, pelaksanaan retret di lingkungan militer juga menjadi bagian dari proses pembentukan karakter, kedisiplinan, serta penguatan wawasan kebangsaan bagi para pimpinan DPRD.
Terkait persiapan mengikuti kegiatan tersebut, Deni menyebut tidak ada persiapan khusus yang dilakukan. Para peserta hanya perlu mempersiapkan kondisi fisik dan mental, sementara seluruh kebutuhan teknis serta rangkaian kegiatan telah disiapkan oleh penyelenggara.
“Hanya persiapan mental dan fisik, tidak ada persiapan khusus. Seluruh persiapan sarana, prasarana dan program kegiatan sudah diatur oleh Lemhannas,” ucap Deni saat dikonfirmasi.
Ia menambahkan, retret tersebut dirancang untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan para pimpinan legislatif di tingkat daerah. Melalui pembekalan tersebut, para Ketua DPRD diharapkan mampu menjalankan fungsi legislatif secara lebih efektif sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
“Yang terpenting, kegiatan ini dapat menyelaraskan visi pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional, sehingga tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih linier, efektif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.(*)
