Wow, Kades Lubuk Terap Tidak Takut Dilaporkan Soal Dugaan Tidak Transparansinya Realisasi APBDes

224
Seorang Kepala desa di Lubuk Terap, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Jambi mengaku tidak takut dilaporkan terkait dugaan ketidaktransparanan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di desanya.

sumateranews.co.id, TANJABBAR, – Seorang Kepala desa di Lubuk Terap, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Jambi mengaku tidak takut dilaporkan terkait dugaan ketidaktransparanan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di desanya.

Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala desa bernama M Juhkri ini, saat diwawancarai mengenai realisasi APBDes serta banyak ditemukannya sejumlah kegiatan pembangunan desa yang dilaporkan warganya tidak memasang papan informasi (grafik) kegiatan desa, dan lain-lain.

Bahkan, mesti telah diatur di dalam Undang-undang Transparansi No. 80 Tahun 2020, Juhkri hanya mengaku dirinya telah melakukan koordinasi dengan pihak PMD dan Inspektorat pemerintahan kabupaten.

“Kalau mau dilaporkan, ya silahkan saja, kita kan selalu koordinasi kepada PMD dan Inspektorat,” ujar dia dengan nada santai, ketika dibincangi terkait jika ada pelaporan dari masyarakat, pada Kamis (6/8).

Menanggapi sikap Kepala desa Lubuk Terap ini, justru sangat disayangkan oleh sejumlah masyarakat dan ormas di Jambi, salah satunya Ketua ormas JRPM DPW Prov. Jambi, Hepni.

“Kita sebagai organisasi pendukung pemerintahan Pak Jokowi, juga merasa heran melihat keadaan yang terjadi di banyak desa di daerah kita ini. Dimana tugas dan fungsi dinas terkait seperti PMD dan Inspektorat saat ini, apakah kedua instansi ini kerjanya cukup hanya menerima laporan saja tanpa harus turun ke desa? ini juga perlu dipertanyakan,” ungkap Hepni, ketika ditemui dikediamannya.

“Sebab saya sering membaca pemberitaan di media sosial baik cetak maupun elektronik, terkait banyaknya dugaan korupsi yang terjadi di desa, namun setelah itu para kepala desa tersebut ketika ditanya kembali mengaku tidak pernah mendapatkan panggilan maupun konfirmasi dari dinas terkait menyangkut pemberitaan tersebut, lalu pertanyaannya, apa sebenarnya tugas dan fungsi mereka (instansi) serta BPD yang ada di desa?,” ucap dia.

Dirinya pun mengkhawatirkan akan banyak terjadi penyelewengan keuangan di desa jika hal itu dibiarkan dan tidak ada penindakan sama sekali, bahkan menurutnya bisa menimbulkan korupsi jemaah.

“Jadi saran kita kepada pemerintah pusat sebaiknya pemerintah lebih baik membubarkan keberadaan dinas Inspektorat dan BPD yang ada di desa, sebab keduanya dinilai sama sekali tidak ada manfaatnya,” tandasnya.

Sementara dari pantauan media ini di lapangan, diperkirakan ada sekitar 60 % Pemerintahan desa se-Tanjab Barat terlihat tidak memasang papan informasi (grafik) kegiatan desanya, termasuk pengumuman tentang pencapaian atau realisasi dana APBDes seperti dana BLT kepada masyarakat.

Laporan : Nainggolan III Editor : Donni

 

New Subject

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here