Wow! DPRD dan Wako Nilai Data BPS Salah

0
182

Sumateranews.co.id, LUBUKLINGGAU- Ada yang menarik dari Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau dengan agenda Penyampaian Rekomendasi LKPJ akhir jabatan Walikota dan Wakil Walikota periode 2013-2018, Selasa (7/11).

Sebab, baik DPRD maupun Wako Linggau menilai data Badan Pusat Statistik (BPS) Lubuklinggau itu salah! Wow!!!

Juru Bicara (Jubir) DPRD Lubuklinggau, Sutrisno Amin mengatakan, pendataan angka pengangguran di Lubuklinggau yang disajikan Badan Pusat Statistik (BPS) Lubuklinggau yang menyebutkan angka pengangguran mengalami kenaikan setiap tahunnya, adalah sebuah data yang salah.

Sebab, Ketua Politisi dari Partai Hanura Lubuklinggau ini mengungkapkan, data yang disajikan BPS itu tidak sinkron dengan data naiknya nilai investasi. Naiknya pertumbuhan ekonomi meningkat, sekaligus pendapatan perkapita yang juga naik. “Jadi perlu digarisbawahi bahwa data dari BPS itu salah. Masak pertumbuhan ekonomi meningkat, nilai investasi dari Rp 800 juta naik jadi Rp 1.8 triliun. Artinya banyak tenaga kerja yang terserap seperti hadirnya Lippo, JM, RS AR Bunda, Hotel dan sebagainya. Harusnya berbandinglah,” ujarnya.

Sedangkan itu, Perda tentang tenaga kerja sangat jelas. Minimal 60 persen tenaga kerja harus tenaga kerja lokal. “Jadi dimana letak pengangguran yang terus bertambah itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa data dari BPS itu salah dan tidak layak jadi acuan,” tegasnya.

Sementara itu, Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe mengatakan, persoalan data pengangguran yang meningkat disuguhkan BPS itu, kemungkinan besar cara membaca BPS yang berbeda.

“Mungkin masyarakat di usia tamatan SMA sedarajat yang melanjutkan ke perguruan tinggi di Lubuklinggau dianggap pengangguran. Harusnya bersyukur dong semakin banyak perguruan tinggi, berarti tingkat pendidikan kita bagus,” kata Nanan.

Secara kasat mata saja, beberapa investor sudah masuk ke Lubuklinggau. Mulai Alfamart, Indomaret, Lippo, JM, RS Arbunda dan sebagainya. “Alfamart dan Indomaret saja satu unit menampung 5 orang. Coba kalikan 150, berarti sudah 750 pekerja terserap. Lippo juga 750 orang. Itu salah satu bukti nyata. Dan perda tentang tenaga kerja lokal sudah kami tegakkan. Jadi menurut saya data BPS sepertinya salah,” tandasnya.

Laporan          : Donna Apriliansyah

Editor/Posting : Imam Ghazali