Wartawan Harus Perhatikan UU ITE

0
103

Sumateranews.co.id, PALEMBANG – Terkait pesta demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia, Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo kembali mengingatkan kepada seluruh media dan wartawan agar tidak hanya memperhatikan Undang-Undang (UU) nomor 40/1999 tentang pers dalam menjalani aktivitas jurnalistiknya. Hal tersebut disampaikan Yosep usai menjadi narasumber dalam Festival Media Sriwijaya di Academic Center UIN Raden Fatah Palembang, Senin (7/5).

Menurutnya, pemberitaan yang bersifat hoax (berita bohong) yang disebarkan oleh media, memilik sanksi pidana yang bisa menjerat media atau wartawan yang bersangkutan.

“Kami meminta setiap media agar tidak hanya memperhatikan UU nomor 40/1999 tentang pers, tetapi juga UU lain (UU Nomor 32/2002 tentang Tata Cara Penyiaran dan UU 11/2008 ITE perubahan UU nomor 19/2016), karena itu ada sanksi pidananya. Di luar itu, kami juga meminta kepada masyarakat untuk menyampaikan temuan-temuan sesuai dengan pantauan mereka ke dewan pers,” tegasnya.

Terkait hoax, lanjutnya, Dewan Pers telah bekerja sama dengan pihak kepolisian. Jika ada hoax yang disebarkan oleh media, kepolisian akan bertanya kepada dewan pers apakah itu media atau bukan. Jika ternyata bukan media, maka itu akan ditangani oleh polisi.

Dilanjutkan, adanya 15 daerah di pilkada serentak 2018, yang memiliki pasangan calon (paslon) tunggal yang melawan kotak kosong, dinilai berpotensi besar munculnya keberpihakan media hanya kepada paslon tunggal.

“Dewan Pers sudah koordinasi dengan panwaslu di berbagai daerah dan sudah ada sekitar 23 pengaduan dan itu sudah kami proses dalam bentuk teguran. Dan kami ingatkan bahwa pelanggaran tersebut terkait dengan UU Pemilu, tidak terkait dewan pers secara langsung,” ungkapnya.

Masih kata Yosep, pada Januari lalu, Dewan Pers sudah mengeluarkan surat edaran nomor 1/2018, dimana edaran tersebut meminta seluruh komponen dan elemen wartawan untuk mengundurkan diri atau cuti sementara dari posisinya sebagai wartawan, apabila terlibat kepentingan untuk mendukung paslon, menjadi paslon atau menjadi tim sukses.

“Hal itu adalah cara untuk menjaga integritas media dan independensi pemberitaan,” ujarnya.

Terkait Pemilihan Presiden (pilpres) 2019 mendatang, Dewan Pers sudah memiliki langkah-langkah preventif untuk menangani kasus-kasus yang kemungkinan akan muncul.

“Ada (upaya preventif). Jadi kami punya MoU dengan KPI, KPU dan Bawaslu untuk menangani secara koordinatif kasus-kasus terkait pers atau pelanggaran yang melibatkan pers oleh paslon maupun partai yang menggunakan media,” pungkasnya.

Laporan          : Irfan

Editor/Posting : Imam Ghazali