Warga Nilai Pemkab Muratara Tunduk dengan PT. Gorby

64
Kisruh antara Masyarakat Dusun 4 Desa BM II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara dengan PT. Gorby terus berlanjut. Bahkan Legal PT. Gorby, Gabril menyatakan bahwa pengukuran ulang tanah milik Suardi yang diukur oleh oknum Pejabat yang sudah keluar (Risent) ia anggap tidak sah dan tidak diakui oleh Legal PT. Gorby Putra Utama (PT.GPU).

Sumateranews.co.id, MURATARA – Kisruh antara Masyarakat Dusun 4 Desa BM II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara dengan PT. Gorby terus berlanjut. Bahkan Legal PT. Gorby, Gabril menyatakan bahwa pengukuran ulang tanah milik Suardi yang diukur oleh oknum Pejabat yang sudah keluar (Risent) ia anggap tidak sah dan tidak diakui oleh Legal PT. Gorby Putra Utama (PT.GPU).

“Artinya
pertemuan yang dilakukan oleh oknum pejabat yang sudah keluar tersebut pada
tanggal 28 Agustus 2012 lalu, juga diangap tidak sah dan juga termasuk ganti
rugi lahan-lahan oleh Legal PT. Gorby,” ujar Gabril.

Dirinya juga
mempersilahkan warga untuk mengkliem kembali lahan ganti rugi yang dilakukan
oleh PT.Gorby. karena oknum pejabat yang sudah keluar tersebut dianggap tidak
sah oleh legal PT. Gorby, yakni Gabril pada mediasi di Pemerintah Kabupaten
Muratara, pada Selasa, (14/1/2020) kemarin.

Sementara Kades
Desa Bumi Makmur (BM) II Imron meminta pengukuran ulang terhadap tanah milik
Suardi orang tua kandung Mulyadi, dan menyayangkan pernyatan legal PT. Gorby
yakni, Gabril yang menyatakan pengukuran lahan yang diukur oleh Pejabat PT. Gorby
yang keluar juga diangap tidak sah, dan oknum atau pribadi berarti pertemuan
pada 28 Agustus 2012 lalu, juga tidak sah termasuk ganti rugi lahan-lahan yang
dilakukan pejabat tersebut.

“Karena
pihak Gorby tidak mengakui pada mediasi selasa, (14/1/2020) di pemkab
Muratara,” Tegas kades BM II Imron.

Sementara
itu, Suardi orang tua dari Mulyadi didampingi Penasehat Hukum (PH) Edwar
Antoni, SH, MH mengungkapkan, merasa kecewa dengan pertemuan hari Selasa
kemarin. Seharusnya menemukan titik temu, dimana telah disampaikan secara
tertulis baik pernyataan sikap dan drap tawaran penyelesaian permasalahan tersebut.

Bahkan,
lanjutnya ia mengatakan, solusi ukur ulang, sebagai solusi jalan tengah untuk
memperjuang hak dan batas tanah, justru ditolak oleh legal PT. Gorby yakni, Gabril.
Hal ini tentu menunjukan sikap arogansi dan tidak adanya itikad baik dari pihak
PT. Gorby, juga pihaknya juga menyayangkan kepada Pemda Kabupaten Muratara
melalui Asisten I Susyanto Tunut yang seharusnya menjadi mediator dan penengah
justru ikut-ikutan dan patuh kepada PT. Gorby untuk tidak mengukur ulang.

“Kami
mempertanyakan posisi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Muratara, apakah Pro
terhadap rakyat atau pro kepada kapitaliseme dalam hal ini PT.Gorby,” Tegasnya
bertanda tanya.

Ia menambahkan,
pihak aparat penegak hukum dan masyarakat dapat menilai, bahwa tidak ada itikad
baik dalam menyelesaikan permasalahan ini. “Sehingga dalam waktu dekat
kami akan menyelamatkan hak properti pribadi kami, dengan meminta izin pihak
terkait untuk memportal kembali jalan tersebut,”Ungkapnya.

Laporan : San

Editor     : Donni

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here