Warga Nilai Pemkab Muratara Tunduk dengan PT. Gorby

115
Kisruh antara Masyarakat Dusun 4 Desa BM II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara dengan PT. Gorby terus berlanjut. Bahkan Legal PT. Gorby, Gabril menyatakan bahwa pengukuran ulang tanah milik Suardi yang diukur oleh oknum Pejabat yang sudah keluar (Risent) ia anggap tidak sah dan tidak diakui oleh Legal PT. Gorby Putra Utama (PT.GPU).

Sumateranews.co.id, MURATARA – Kisruh antara Masyarakat Dusun 4 Desa BM II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara dengan PT. Gorby terus berlanjut. Bahkan Legal PT. Gorby, Gabril menyatakan bahwa pengukuran ulang tanah milik Suardi yang diukur oleh oknum Pejabat yang sudah keluar (Risent) ia anggap tidak sah dan tidak diakui oleh Legal PT. Gorby Putra Utama (PT.GPU).

“Artinya pertemuan yang dilakukan oleh oknum pejabat yang sudah keluar tersebut pada tanggal 28 Agustus 2012 lalu, juga diangap tidak sah dan juga termasuk ganti rugi lahan-lahan oleh Legal PT. Gorby,” ujar Gabril.

Dirinya juga mempersilahkan warga untuk mengkliem kembali lahan ganti rugi yang dilakukan oleh PT.Gorby. karena oknum pejabat yang sudah keluar tersebut dianggap tidak sah oleh legal PT. Gorby, yakni Gabril pada mediasi di Pemerintah Kabupaten Muratara, pada Selasa, (14/1/2020) kemarin.

Sementara Kades Desa Bumi Makmur (BM) II Imron meminta pengukuran ulang terhadap tanah milik Suardi orang tua kandung Mulyadi, dan menyayangkan pernyatan legal PT. Gorby yakni, Gabril yang menyatakan pengukuran lahan yang diukur oleh Pejabat PT. Gorby yang keluar juga diangap tidak sah, dan oknum atau pribadi berarti pertemuan pada 28 Agustus 2012 lalu, juga tidak sah termasuk ganti rugi lahan-lahan yang dilakukan pejabat tersebut.

“Karena pihak Gorby tidak mengakui pada mediasi selasa, (14/1/2020) di pemkab Muratara,” Tegas kades BM II Imron.

Sementara itu, Suardi orang tua dari Mulyadi didampingi Penasehat Hukum (PH) Edwar Antoni, SH, MH mengungkapkan, merasa kecewa dengan pertemuan hari Selasa kemarin. Seharusnya menemukan titik temu, dimana telah disampaikan secara tertulis baik pernyataan sikap dan drap tawaran penyelesaian permasalahan tersebut.

Bahkan, lanjutnya ia mengatakan, solusi ukur ulang, sebagai solusi jalan tengah untuk memperjuang hak dan batas tanah, justru ditolak oleh legal PT. Gorby yakni, Gabril. Hal ini tentu menunjukan sikap arogansi dan tidak adanya itikad baik dari pihak PT. Gorby, juga pihaknya juga menyayangkan kepada Pemda Kabupaten Muratara melalui Asisten I Susyanto Tunut yang seharusnya menjadi mediator dan penengah justru ikut-ikutan dan patuh kepada PT. Gorby untuk tidak mengukur ulang.

“Kami mempertanyakan posisi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Muratara, apakah Pro terhadap rakyat atau pro kepada kapitaliseme dalam hal ini PT.Gorby,” Tegasnya bertanda tanya.

Ia menambahkan, pihak aparat penegak hukum dan masyarakat dapat menilai, bahwa tidak ada itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan ini. “Sehingga dalam waktu dekat kami akan menyelamatkan hak properti pribadi kami, dengan meminta izin pihak terkait untuk memportal kembali jalan tersebut,”Ungkapnya.

Laporan : San

Editor     : Donni

New Subject

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here