2024, Pemkot Prabumulih Sukses Turunkan Angka Kemiskinan hingga 10,13%, Begini Penjelasan Pj Wako Elman
PRABUMULIH – Berbagai upaya dan langkah penting terus diambil oleh Pemerintah kota Prabumulih dalam penanganan kemiskinan ekstrem di Bumi Seinggok Sepemunyian, sebutan kota Prabumulih untuk menekan jumlah masyarakat yang masih tergolong warga miskin kota.
Bahkan, sejak kepemimpinan Penjabat Wali kota, H Elman ST MM, upaya yang dilakukan semakin masif saat ini Pemerintah kota Prabumulih memiliki lebih detail lagi dengan data by name by address yang menjadi kunci untuk melihat tindak lanjut apa yang diperlukan pemerintah untuk membantu keluarga-keluarga yang masih berada digaris kemiskinan.
Tak sampai di situ, Pj Wali kota H Elman ST MM juga terjun langsung dalam menekan angka kemiskinan ekstrem dengan menyasar keluarga tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.
Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang disampaikan oleh Kepala BPS provinsi Sumatera Selatan, M Wahyu Yulianto S.Si SST MSi, dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan di ruang rapat Pemerintah kota Prabumulih, pada 30 Juli 2024, bahwa telah terjadi penurunan angka kemiskinan dari 11,23% pada tahun 2023 menjadi 10,13% pada tahun 2024.
Keberhasilan ini, menurut Kepala BPS, tidak lepas dari berbagai program dan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah kota Prabumulih. Seperti di bidang stunting, jumlah kasus di kota Prabumulih terus turun dari 79 menjadi 57 kasus. Upaya penurunan ini terus digenjot hingga mencapai zero kasus.
Selain fokus pembangunan rumah untuk masyarakat di sektor informal menjadi salah satu target Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan melibatkan semua stakeholder serta bantuan CSR.
Salah satunya melalui kolaborasi dengan Kementerian PUPR dan PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) yang turut menggandeng CSR dari Bank BSI dalam pembangunan RITTA (Rumah Inti Tumbuh Tahan Gempa) bagi kelompok berpenghasilan rendah di kota Prabumulih yang tergolong warga miskin.
Penjabat Wali kota Prabumulih, H Elman ST MM menjelaskan, pembangunan Program RITTA sangat membantu masyarakat yang bekerja di sektor informal untuk bisa memiliki rumah layak.
Strategi yang dilakukannya dengan langsung turun ke lokasi untuk bertemu warga dan melihat langsung kondisinya.
“Ada keterkaitannya antara stunting dan kemiskinan ekstrim itu. Jadi kita juga harus turun dan melihat langsung kondisi keluarga tersebut. Bagaimana rumahnya, MCK nya, pendidikan anak-anaknya, di situ lah peran pemerintah bagi masyarakat,” ungkap Elman, saat dibincangi di ruang kerjanya, pada Rabu (2/10/2024).
Lebih lanjut Elman mengatakan, pembangunan rumah untuk masyarakat tentunya tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh pemerintah, sehingga diperlukan dukungan dari berbagai pihak seperti CSR dan sektor swasta.
Penyediaan infrastruktur perumahan menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk masyarakat dengan berbagai program perumahan yang ada. Dalam Program RITTA, pihak Pemerintah kota Prabumulih menyiapkan tanah seluas dua hektar untuk lokasi pembangunan 100 unit rumah tahan gempa.
“Rumah-rumah tersebut dibangun menggunakan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR.
“Rumah inti tipe 18 yang bisa dikembangkan lagi dengan luas kavling 6 x 12 meter atau 72 meter persegi dengan jumlah bantuan Rp35 juta per unit. Rumah ini jangan diperjualbelikan, sebaiknya dihuni dan dirawat dengan baik dan banyak bersyukur.” tandas Elman.
Terpisah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman kota Prabumulih, Mayduti Fitriansyah ST MT menjelaskan, bahwa pembangunan RITTA merupakan program pemerintah dalam memberikan perhatian dan kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu atau yang berpenghasilan rendah. “Bangunan RITTA dikhususkan untuk Para Pemulung, Disabilitas, Tukang Kuli Panggul, Tukang Sol Sepatu dan Tukang Becak,” jelasnya.
Mayduti menambahkan, program pembangunan rumah diberikan gratis kepada masyarakat yang masuk kategori miskin dan miskin ekstrem. “Mereka sudah masuk dalam daftar di Dinsos Prabumulih, kemudian diverifikasi ulang, disurvei ke rumah-rumah calon penerima bantuan, Para penerimanya sudah diseleksi ketat, termasuk verifikasi hingga ke rumah tempat tinggal,” jelas Mayduti.
Masih dikatakan Mayduti, program hunian rumah, sumber air dan sanitasi berupa MCK yang telah menyentuh 12 titik pemukiman warga dibeberapa wilayah seperti Tanjung Raman, Anak Petai, Mangga Besar, Tanjung Menang, Gunung Ibul, Karya Mulya, Payuputat, Wonosari dan Tanjung Telang.
“Kondisi saat ini tentu kita semua tau, di tengah gejolak inflasi banyak problematika terjadi di kalangan masyarakat, baik itu secara ekonomi, sosial dan lain sebagainya, tentunya Pemerintah harus bisa mengambil langkah antisipasi dalam meredam permasalahan yang ada,” imbuh dia.
Dihubungi terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kota Prabumulih, Ir. Abu Sohib M.Si menjelaskan, pihaknya sangat mendukung penuh program pembangunan rumah tersebut. Program ini merupakan kerja sama antara pemerintah pusat dengan Pemerintah kota Prabumulih
Sesuai amanat Instruksi Presiden No.4 Tahun 2022, berbagai strategi telah dilakukan pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan mencapai target yang telah ditentukan pemerintah pusat, termasuk upaya untuk mencapai target kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2024.
“Tugas kami melakukan pengumpulan data masyarakat yang memang tepat dan layak mendapatkan bantuan rumah RITTA ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak karena sudah banyak bantuan perumahan yang disalurkan Kementerian PUPR untuk masyarakat di kota Prabumulih,” ucap dia.
Dirinya menambahkan, program Pembangunan Rumah RITTA ini merupakan salah satu upaya pengurangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dengan memberikan rumah layak huni bagi masyarakat khususnya di wilayah kota prabumulih,’” tutupnya. (Adv/*)
Editor : Donni