Tuntut Pemkot Linggau, Warga Datangi Kantor DPRD

0
312

Sumateranews.co.id, LUBUKLINGGAU- Masyarakat Kelurahan Petanang Ulu, Ilir, Belalau, dan Taba Baru yang tergabung dari Aliansi Selamatkan Hak Rakyat (Ashar)  melakukan unjuk rasa di depan halaman Kantor DPRD Kota Lubuklinggau. Mereka menyampaikan tuntutan kepada Pemkot Lubuklinggau, Senin (12/3).

Dalam tuntutannya masyarakat minta: 1. Pemerintah Kota Lubuklinggau tidak memberikan rekomendasi untuk perpanjangan HGU PT. Cikencreng yang telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. 2. Pemerintah Kota Lubuklinggau mengirimkan surat utusan kepada kementerian Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional untuk mencabut HGU Nomor 19/HGU/BPN/92 karena sudah tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban selaku pemegang izin HGU sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan-ketentuan dalam keputusan HGU dan selanjutnya menjadi APL untuk dimiliki dan dikuasai oleh Negara. 3. Memberikan rekomendasi dan bantuan baik moral maupun material kepada masyarakat Kota Lubuklinggau agar BPN/ Agraria dan tata ruang Kota Lubuklinggau menerbitkan sertifikat hak milik masyarakat yang telah menguasai dan menggarap tanah perkebunan karet eks Nasionale Industri En Landbouw Maatschappinhnv (Belanda) yang direbut oleh PT. Cikencreng, seperti halnya 750 Sertifikat Hak Milik yang telah ditertibkan oleh BPN sebelumnya. 4. Mendesak Pemerintah Kota Lubuklinggau agar merevisi peraturan daerah tentang tata ruang agar tanah eks HGU PT. Cikencreng dijadikan ruang publik dan fasilitas umum bagi masyarakat Kota Lubuklinggau. 5. Mendesak Pemerintah Kota Lubuklinggau bersama Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau untuk melindungi hak-hak masyarakat terutama yang telah menggarap tanah HGU tersebut dari penzoliman pihak swasta.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III Khoirul Umri mengatakan, bahwa mereka punya keyakinan apa yang disampaikan oleh masyarakat dari Kelurahan Taba Baru, Belalau II, dan Petanang. ‘’Dan kita juga menunggu tanda tangan dari pihak Pemerintah Kota Lubuklinggau serta menunggu arsip dan data invaterisir para pemilik lahan yang ada di atas lahan eks perkebunan PT. Cikencreng. Kami juga menunggu akta notaris pengesahan dari Aliasi Selamatkan Hak Rakyat (Ashar), sehingga memiliki kekuatan hukum agar bisa dan dipermudahkan untuk memperjuangkan sampai ke tingkat DPR RI. Kami juga yakin kalau memang itu lengkap, Insya Allah yang namanya hak rakyat tentu kami akan perjuangkan, sampai titik darah penghabisan,” tegasnya.

Dikatakannya, Pemkot Linggau juga nantinya akan sepakat, sebab Pemkot Linggau saat ini sedang digugat oleh pihak PT. Cikencreng dan mereka mengaku masih punya hak di atas tanah tersebut.

“Legislatif dan Pemerintah Kota Lubuklinggau bersama anggota DPRD Kota Lubuklinggau sepakat bahwa ini layak dan harus  diperjuangkan untuk rakyat,” tandasnya.

Sementara itu Korlip Aliansi Selamatkan Hak Rakyat (Ashar) Fran Sembiring mengatakan, permintaan sebagai masyarakat ini dari awal meminta jangan terbitkan  terlebih dahulu Izin HGU PT.Cikencreng.

“Jadi berdasarkan tidak terbitnya HGU PT Cikencreng tersebut, kita minta lahan tersebut dibagikan ke masyarakat. Tujuan kita, agar lahan-lahan PT Cikencreng, akan dikembalian kepada masyarakat. Dan, kita minta supaya Pemkot dan DPRD Linggau mau membantu masyarakat, untuk membantu membuatkan sertifikat sebagai hak milik. Jadi apa yang menjadi permintaan kita tadi dan semuanaya disetujui semua oleh pihak DPRD Kota Lubuklinggau,” bebernya.

Laporan          : Donna April

Editor/Posting : Imam Ghazali

sumatranews.co.id1 id : 10717 Under Article