Tunjangan Perumahan DPRD OKI Diduga Menyakiti Hati Rakyat

0
659

Sumateranews.co.id, KAYUAGUNG-Tunjangan Perumahan anggota DPRD OKI sebesar Rp 15 juta/bulan diduga telah menyakiti hati masyarakat Kabupaten OKI.

Betapa tidak, di tengah keterpurukan perekonomian saat ini, dimana Kab. OKI sendiri merupakan Kabupaten termiskin di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Namun gaji anggota DPRD OKI begitu signifikan, seperti halnya tunjangan perumahan yang diberikan dalam bentuk gaji/uang kepada para anggota dewan yang terhormat sebesar Rp 15 juta/bulan, sementara dana atau biaya untuk pendidikan, untuk kesejahteraan rakyat (Kesra) pada Pemkab.OKI, anggaran dinas sosial maupun dana untuk pembangunan infrastruktur dan lainnya di Kab.OKI semakin tahun semakin menurun anggarannya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Aliansi LSM OKI Harry Putra SH didampingi salah satu aktivis Sumsel Aliaman SH saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Kamis (13/9/2018) mengatakan, penetapan anggaran gaji DPRD OKI seperti biaya untuk tunjangan perumahan DPRD OKI seharusnya melihat dan dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) OKI, apalagi hampir seluruh anggota dewan di OKI ini memiliki rumah pribadi. Kalaupun memang ada tunjangan perumahan tersebut ada, bagaimana dengan pertanggungjawabannya, apakah ada sewa perumahan senilai Rp 15 juta perbulan di OKI ini.

‘’Sewa Rp 15 juta itu sekelas apartemen, di OKI sendiri dimana perumahan sekelas itu. Apalagi sebelumnya OKI sudah pernah ada perumahan DPRD OKI sebelumnya, jika memang telah dilelang, itu kapan dan berapa hasil lelangnya kan harus jelas,’’ tegas Harry.

Lanjutnya, seharusnya Pemkab. OKI menganggarkan dana pembangunan untuk rehabilitasi perumahan yang sebelumnya ada atau membangun perumahan baru untuk anggota DPRD OKI sehingga nantinya dapat mengurangi pengeluaran anggaran untuk tunjangan perumahan anggota DPRD selanjutnya. Juga dapat bermanfaat secara berkesinambungan, apalagi lahan milik Pemda OKI masih banyak.

“Kalau dikalkulasi gaji per bulan Rp 15.000.000 x 12 bulan = Rp 180.000.000 pertahun per anggota DPRD OKI, kalau jumlah anggota DPRD termasuk ketua DPRD OKI berjumlah 45 orang maka Rp.180.000.000 x 45 = Rp. 8.100.000.000. (Delapan Milyar Seratus Juta Rupiah). Kalau dikali 5 tahun anggaran maka biaya yang dikeluarkan selama 5 tahun untuk tunjangan perumahan anggota dewan tersebut mencapai Rp. 40.500.000.000. (Empat Puluh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), belum lagi anggaran 5 tahun anggota DPRD OKI sebelumnya”.

‘’Untuk itu kita akan segera melakukan rapat intern membahas permasalahan tunjangan perumahan DPRD OKI ini, dalam waktu dekat ini juga kita akan melakukan aksi demo terkait hal tersebut. Sebab menurut kami hal tersebut sepertinya ada indikasi terhadap kerugian keuangan negara atau perekonomian negara,’’ tandas Harry.

Hal senada dikatakan Liberty H Murod, seharusnya Pemerintah Daerah OKI lebih mementingkan nasib rakyat ketimbang memperkaya para anggota DPRD. ‘’Coba lihat keadaan perekonomian masyarakat, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, bagaimana bisa wakil rakyat enak-enakan duduk di kursi dewan sementara masyarakat sendiri banyak yang hidup dalam kemiskinan. Seharusnya pemerintah lebih memfokuskan masalah pendidikan, pembangunan maupun rehabilitasi infrastruktur yang pernah dibangun dan membantu perekonomian masyarakat agar kesejahteraan masyarakat bisa terjamin sehingga visi dan misi OKI Mandira “membangun OKI dari Desa” dapat dituntaskan,’’ pungkasnya.

Laporan          : Aliaman
Editor/Posting : Imam Ghazali