Tingkatkan Perolehan PBB dan BPHTB 2020, BPPD Palembang Bakal Lakukan Updating Data PBB

423
Kepala Bidang PBB & BPHTB Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, Sukmanata Imam S. Stp ketika dibincangi di ruangan kerjanya, Selasa (14/01).

// Realisasi PBB dan BPHTB Tahun 2019 Capai 84,48 Persen

Sumateranews.co.id, PALEMBANG, – Realisasi PBB & BPHTB tahun 2019 yang ditargetkan sebesar Rp.275.600.000.000,- sudah tercapai sekitar 84,48 persen atau Rp.232.818.499.392.

Pencapaian itu disampaikan oleh Kepala Bidang PBB & BPHTB Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, Sukmanata Imam S. Stp di ruang kerjanya, Selasa (14/01/2020).

Sementara untuk BPHTB sendiri, Nata sapaan akrab pria ini menjelaskan sudah mencapai 33,57 persen dengan nominal Rp.126.917.175.831,-.

“Untuk tahun 2020 ini BPPD Kota Palembang akan melakukan updating. Data PBB yang mengalami perubahan luasan dari data PBB sebelumnya, di sini kita melihat ada potensi-potensi seperti misalnya ada perumahan sebelumnya dulu ada kapling tanah kosong dan mungkin sekarang berkembang daerah tersebut menjadi kawasan kompleks perumahan elits dan berdasarkan pengecekan ke lapangan dari UPTD-UPTD yang ada di 18 Kecamatan di Kota Palembang. lalu kita updating bangunannya kita masukan juga yang mungkin di ruas-ruas jalan protokol atau strategis yang dulu masih terdapat rumah-rumah penduduk sekarang sudah dibangun ruko-ruko ini akan kita updating data tersebut,” Jelasnya.

“Termasuk juga dengan PBB yang dulu induk sekarang sudah dipecah menjadi bagian bagian lain lagi itu kita sesuaikan,” tambah Nata.

Mantan Sekcam IT III ini kembali menegaskan, bahwa selain itu ada juga nilai-nilai objek pajak yang belum sesuai.

“Dalam artian kawasan tersebut sudah ada nilai nominal ternyata ada satu atau dua yang harganya masih di bawah nilai objek pajak, itu akan kita sesuaikan dengan zona zona yang memang seharusnya,” tukasnya.

Nata mencontohkan sebuah kawasan yang berada berada di jalan protokol itu nilai NJOP nya tidak sama kalau sudah masuk lagi ke lorong atau sudah masuk kelapisan kedua.

“Misalnya sepanjang Jalan Protokol dimulai dari Jalan Kolonel H. Burlian sampai ke Jalan Jenderal Sudirman kanan dan kiri seyogyanya sama, tetapi kalau sudah masuk ke lorong ataupun sudah masuk ke lapisan kedua itu NJOP nya sudah berbeda,” jelas Nata.

Lebih lanjut Nata menuturkan, untuk nilai-nilai yang sudah tercantum di SPPT akan diterbitkan di tahun 2020 ini.

Untuk angka NJOP Bumi per Objek pajak sudah tercantum di SPPT namun untuk NJOP yang berada di jalan protocol, Nata menggambarkan semisalnya 1 juta, dan untuk masuk lorong berbeda bisa dibawah 1 juta atau 700 ribu rupiah.

Terakhir Nata mengimbau kepada masyarakat untuk pembayaran PBB terutama bagi Wajib Pajak bisa langsung ke Kantor Badan Pengelolaan Pajak Daerah kota Palembang di Jalan Merdeka.

“Kami membuka lebar-lebar Kantor Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang untuk datang ke kantor atau melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas BPPD di setiap masing-masing di 18 Kecamatan yang tersebar di Kota Palembang,” tutupnya.

Laporan : Are

Editor     : Donni

New Subject

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here