Tingkatkan Perolehan PBB dan BPHTB 2020, BPPD Palembang Bakal Lakukan Updating Data PBB

135
Kepala Bidang PBB & BPHTB Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, Sukmanata Imam S. Stp ketika dibincangi di ruangan kerjanya, Selasa (14/01).

// Realisasi PBB dan BPHTB Tahun 2019 Capai 84,48 Persen

Sumateranews.co.id,
PALEMBANG, – Realisasi PBB & BPHTB tahun 2019 yang ditargetkan sebesar Rp.275.600.000.000,-
sudah tercapai sekitar 84,48 persen atau Rp.232.818.499.392.

Pencapaian
itu disampaikan oleh Kepala Bidang PBB & BPHTB Badan Pengelolaan Pajak
Daerah Kota Palembang, Sukmanata Imam S. Stp di ruang kerjanya, Selasa (14/01/2020).

Sementara untuk
BPHTB sendiri, Nata sapaan akrab pria ini menjelaskan sudah mencapai 33,57
persen dengan nominal Rp.126.917.175.831,-.

“Untuk tahun
2020 ini BPPD Kota Palembang akan melakukan updating. Data PBB yang mengalami
perubahan luasan dari data PBB sebelumnya, di sini kita melihat ada
potensi-potensi seperti misalnya ada perumahan sebelumnya dulu ada kapling
tanah kosong dan mungkin sekarang berkembang daerah tersebut menjadi kawasan
kompleks perumahan elits dan berdasarkan pengecekan ke lapangan dari UPTD-UPTD
yang ada di 18 Kecamatan di Kota Palembang. lalu kita updating bangunannya kita
masukan juga yang mungkin di ruas-ruas jalan protokol atau strategis yang dulu
masih terdapat rumah-rumah penduduk sekarang sudah dibangun ruko-ruko ini akan
kita updating data tersebut,” Jelasnya.

“Termasuk
juga dengan PBB yang dulu induk sekarang sudah dipecah menjadi bagian bagian
lain lagi itu kita sesuaikan,” tambah Nata.

Mantan
Sekcam IT III ini kembali menegaskan, bahwa selain itu ada juga nilai-nilai
objek pajak yang belum sesuai.

“Dalam
artian kawasan tersebut sudah ada nilai nominal ternyata ada satu atau dua yang
harganya masih di bawah nilai objek pajak, itu akan kita sesuaikan dengan zona
zona yang memang seharusnya,” tukasnya.

Nata
mencontohkan sebuah kawasan yang berada berada di jalan protokol itu nilai NJOP
nya tidak sama kalau sudah masuk lagi ke lorong atau sudah masuk kelapisan
kedua.

“Misalnya
sepanjang Jalan Protokol dimulai dari Jalan Kolonel H. Burlian sampai ke Jalan
Jenderal Sudirman kanan dan kiri seyogyanya sama, tetapi kalau sudah masuk ke
lorong ataupun sudah masuk ke lapisan kedua itu NJOP nya sudah berbeda,” jelas Nata.

Lebih lanjut
Nata menuturkan, untuk nilai-nilai yang sudah tercantum di SPPT akan diterbitkan
di tahun 2020 ini.

Untuk angka
NJOP Bumi per Objek pajak sudah tercantum di SPPT namun untuk NJOP yang berada
di jalan protocol, Nata menggambarkan semisalnya 1 juta, dan untuk masuk lorong
berbeda bisa dibawah 1 juta atau 700 ribu rupiah.

Terakhir Nata
mengimbau kepada masyarakat untuk pembayaran PBB terutama bagi Wajib Pajak bisa
langsung ke Kantor Badan Pengelolaan Pajak Daerah kota Palembang di Jalan
Merdeka.

“Kami membuka
lebar-lebar Kantor Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang untuk datang
ke kantor atau melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas BPPD di setiap masing-masing
di 18 Kecamatan yang tersebar di Kota Palembang,” tutupnya.

Laporan :
Are

Editor     : Donni

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here