TINGKAT KEPATUHAN RENDAH, OMBUDSMAN SAMBANGI PEMKAB LAMTIM

94
Teks foto: Ombudsman Lampung saat memberi arahan kepada jajaran Pemkab Lampung Timur. (foto: dedy)

Sumateranews.co.id, LAMPUNG TIMUR- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung menyambangi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam rangka memberikan hasil penilaian kepatuhan terhadap komponen standar pelayanan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di ruang Aula Wakil Bupati Lampung Timur, Selasa (09 Januari 2018).

Sebab, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur absen/tidak hadir dalam penyerahan penilaian kepatuhan terhadap komponen  pelayanan publik di Jakarta pada Desember 2017 lalu. Adapun hasil penilaian dari Ombudsman, Kabupaten Lampung Timur mendapat nilai rata-rata 41,63 terhadap penerapan standar pelayanan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberikan pelayanan publik di bidang administratif. Nilai tersebut masuk dalam kategori rendah atau “Zona Merah”.

Hasil penilaian tersebut langsung diberikan oleh Kepala Ombudsman R.I Perwakilan Provinsi Lampung Nur Rakhman Yusuf kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, Syahrudin Putera yang juga dihadiri Asisten dan Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Nur Rakhman Yusuf mengatakan penilaian tersebut dilakukan berdasarkan beberapa indikator yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. “Ada 9 OPD di Lingkungan Pemkab Lampung Timur yang dinilai terkait komponen standar pelayanan. Penilaian tersebut dilakukan pada pertengahan 2017,” ujarnya.

Menurut Nur Rakhman penilaian tersebut diharapkan dijadikan bahan evaluasi dan motivasi bagi pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. “Karena ini pertama kalinya dinilai oleh Ombudsman, kami masih memaklumi. Namun demikian kami harap ada komitmen dari kepala daerah untuk melakukan perbaikan ke depannya,” ujarnya.

Lebih lanjut Nur Rakhman menjelaskan, penilaian tersebut akan tetap dilakukan di tahun mendatang sampai terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan standar/ketentuan. “Kita akan terus mendorong pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik. Kita juga terbuka apabila pemerintah daerah meminta masukan terkait pemenuhan standar pelayanan publik yang baik itu seperti apa,” pungkasnya.

Sementara, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, Syahrudin Putera mengatakan, akan berkomitmen segera melakukan evaluasi dan optimis di tahun 2018, Kabupaten Lampung Timur bisa mendapatkan zona hijau.

Pada sesi akhir dilakukan penyerahan hasil penilaian kepatuhan komponen pelayanan publik dari Kepala Ombudsman R.I Perwakilan Provinsi Lampung kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Laporan          : Dedi Kurniawan

Editor/Posting : Imam Ghazali

New Subject

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here