Terungkap Penyaluran Solar Subsidi Sudah Over 3 Persen Hingga Penambahan Kuota Gas 3 Kg Sebanyak 65 Ribu KK

140
Untuk menyerap dan menyalurkan aspirasinya sebanyak 6 (enam) anggota DPRD Kota Palembang dari daerah pemilihan (dapil) V melakukan Kunjungan Kerja ke Marketing Operation Region (MOR) II Sumbagsel bertempat di gedung Mesran Pertamina Plaju Palembang, Senin sore (02/12/2019).

// Reses Dapil V DPRD kota Palembang ke MOR Pertamina Plaju

Sumateranews.co.id, PALEMBANG, – Untuk menyerap dan menyalurkan aspirasinya sebanyak 6 (enam) anggota DPRD Kota Palembang dari daerah pemilihan (dapil) V melakukan Kunjungan Kerja ke Marketing Operation Region (MOR) II Sumbagsel bertempat di gedung Mesran Pertamina Plaju Palembang, Senin sore (02/12/2019).

Kunjungan Anggota DPRD Dapil V ini dikoordinir oleh Firmansyah Hadi (PKB), dan didampingi Akbar Alfaro dari (Gerindra), Edi Saat (PDIP), Idrus Rofiq (PKS), Dauli ST (PAN), dan Chairudin Pelita Maret (Demokrat).

Pjs Manager MOR Zainal Agus Syukur mengatakan, di wilayah tertentu untuk pasokan BBM jenis solar itu sangat terbatas.

“Namun premium stock nya selama ini masih tercukupi sehingga Kuota yang ada dapat terpenuhi dan kita tidak boleh melebihi kuota yang ada,” Ujarnya saat presentasi bersama Anggota DPRD Kota Palembang Dapil V terkait ketersediaan stock BBM.

Ditempat yang sama, Sales Branch Manager MOR II Sumsel Babel Bondan mengatakan bahwa penyaluran untuk produk JBT yakni solar subsidi sudah over 3 persen dari kuota yang diberikan oleh pemerintah.

“Jadi kami mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan produk yang tidak bersubsidi khususnya bagi para pelaku Industri karena sesuai dengan Perpres 191 tahun 2014 khususnya bagi Plat Hitam kendaraan yang bukan perorangan itu dilarang menggunakan bahan bakar JBT bersubsidi ini,” tandas Bondan.

Larangan juga berlaku bagi kendaraan Plat Kuning khususnya yang menggunakan ban diatas 6 roda untuk angkutan pertambangan dan perkebunan.

“Kemudian larangan juga ada untuk Plat Kuning yang menggunakan Ban diatas 6 roda untuk angkutan pertambangan dan perkebunan itu dilarang menggunakan bahan bakar bersubsidi kalau di Palembang banyak kita melihat mobil-mobil CPO milik Industri,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Reses Dapil Palembang V Firmansyah Hadi menyebutkan secara menyeluruh pihaknya akan menyerap dan menyalurkan aspirasi dari Dapil V yang ada di daerah 11 ULU dan 12 Ulu.

“Termasuk itu ada anak sungai yang harus di normalisasi karena mengingat anak sungai tersebut sudah parah,” sebut Firmansyah.

Firmansyah juga meminta kepada Pertamina MOR II untuk menyelesaikan masalah kebutuhan akan gas terutama kuota gas dan masalah BBM.

“Untuk kuota gas 3 kg kita minta Pertamina menyediakan kuota sebanyak 65.000 KK (Kepala Keluarga). Untuk program CSR kita menyarankan untuk disalurkan kepada masyarakat yang berada di wilayah ring I,” ujarnya.

Lebih lanjut, dikatakan Firmansyah mengenai PAD pihaknya berharap dari PBB dapat ditingkatkan lagi.

“Akan tetapi untuk pajak bahan bakar kita hanya dapat bagi hasil dari Pemerintah Provinsi. Besok kita akan membahas bersama RU III tentang pengelolaan sampah dan Bank Sampah yang ada di beberapa titik wilayah SU II dan Kecamatan Plaju.

“Kami berharap dengan Pertamina khususnya, produksinya bertambah dan penjualan meningkat sehingga kontribusi bagi PAD juga semakin banyak,” tandasnya.

Terakhir, disampaikan Firmansyah, untuk kuota saat ini sudah dilakukan pemasangan pipanisasi dan akan segera MoU antara Gubernur dengan Pertamina.

Laporan : Are

Editor     : Donni

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here