Ternyata… Indonesia Belum Mampu Temukan Vaksin Measles Rubella yang Halal

0
221
Seorang anak sedang divaksin MR. (foto: net)

Sumateranews.co.id, PALEMBANG – Sepertinya, masyarakat Indonesia khususnya Kota Palembang dan Sumsel masih harus menunggu lama agar mendapatkan Vaksin Measles Rubella (MR) yang halal. Kemungkinan, butuh berpuluh tahun agar masyarakat, tidak lagi khawatir menggunakan vaksin yang mengandung babi dan organ tubuh manusia itu.

Kabar tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palembang, dr Hj Letizia MKes kepada Sumateranews.co.id, melalui sambungan telepon selular, Jumat (31/8).

Menurutnya, pihak yang bertugas untuk menemukan vaksin MR pengganti yang halal memang termasuk Kementerian Kesehatan (Kemkes) RI. Namun, karena Indonesia belum mampu membuat vaksin serupa, maka kemungkinan memerlukan waktu yang cukup lama.

“Ya, memang (tugas) Kemkes untuk menemukan vaksin MR yang halal, namun itu perlu penelitian yang cukup lama. Kalau di Indonesia belum bisa membuat vaksin itu, makanya masih impor dari luar (Serum Institute of India). Paling tidak membutuhkan waktu 10 sampai 20 tahun,” ungkapnya.

Ditegaskan, bahwa sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), vaksin MR saat ini dinyatakan darurat, sehingga harus tetap digunakan sampai ditemukan vaksin serupa yang halal.

“Sesuai dengan fatwa MUI bahwa virus Rubella dianggap darurat sehingga boleh menggunakan vaksin yang ada. Tapi, kalau nanti ada (ditemukan) vaksin yang lain (halal), kami pasti memakai vaksin itu,” katanya.

Masih kata Letizia, vaksinasi memang harus dilakukan untuk mencegah penularan virus Rubella di masyarakat. “Kalau vaksinasinya sudah mencapai 95 persen kelompok kekebalan di masyarakat, jika ada yang sakit maka tidak akan menulari orang lain,” ujarnya seraya menambahkan jika sejauh ini belum ada masyarakat (Palembang) yang protes terkait vaksinasi yang dilakukan.

Ditambahkan, target 95 persen imunisasi di Kota Palembang, sampai saat ini masih jauh dari harapan, dan terbilang masih sangat rendah. “Target kami untuk Kota Palembang itu sebesar 400.000 imunisasi, namun kami baru bisa mencapai 20.000 imunisasi untuk anak usia 9 bulan sampai 15 tahun. Tapi, masih ada waktu sampai di akhir September 2018,” ucapnya optimis.

Diakui, memang masih ada masyarakat yang belum bersedia untuk diimunisasi karena berbagai alasan. Kalau (ada) masyarakat yang tidak mau, maka pihaknya akan memberi pengertian melalui sosialisasi. Kecuali jika memang dia tidak bisa disuntik karena sakit, itu tidak dipaksa.

“Kalau dia tidak mau, kami akan sosialisasi untuk mengetahui alasannya. Tetapi jika dia kontra indikasi untuk diimunisasi, yah tidak boleh diimunisasi,” lanjutnya.

Letizia juga menegaskan jika sebelum keluarnya fatwa MUI, pihaknya tetap melanjutkan program pemerintah pusat tersebut di Kota Palembang.

“Untuk Palembang, kami memang sejak awal tetap lanjut, walaupun sebelumnya belum keluar fatwa MUI. Tetapi yang sebelumnya tidak mau (ikut vaksinasi) itu memang kami tunda, tetapi sekarang kami teruskan,” ujarnya.

Sebelumnya, kepada Sumateranews.co.id, Sekretaris Umum (Sekum) MUI Sumatera Selatan, Ayik Farid menjelaskan jika dalam fatwa MUI ada dua poin penting yang harus digarisbawahi.

Pertama, jika ditemukan vaksin MR yang halal, maka vaksin yang ada sekarang tidak boleh digunakan lagi. “Intinya, penggunaan vaksin MR itu karena keadaan darurat atau keterpaksaan karena belum ada vaksin halal lainnya. Oleh karena itu, MUI membolehkan vaksin MR digunakan sampai ditemukan vaksin yang halal,” ucapnya.

Kedua, lanjut Farid, di dalam fatwa MUI yang diberikan ke Kemkes RI bahwa pemerintah berkewajiban menjaga kesehatan masyarakat, dan berkewajiban untuk mengupayakan vaksin yang halal.

“Satu hal yang perlu digarisbawahi, yang namanya darurat itu tidak boleh berulang-ulang. Maka setidaknya dalam kurun waktu satu tahun ini, dia (Kemkes) harus mencari vaksin yang halal,” paparnya.

Terkait, MUI tetap melakukan upaya dan membantu pemerintah untuk sesegera mungkin menemukan vaksin MR yang halal.

“Dalam waktu dekat ini MUI akan mengadakan rapat kerja (raker). Mungkin kami akan mengusulkan juga. Walaupun MUI mendesak Kemkes untuk segera menemukan vaksin yang halal, kalau bisa MUI juga ikut membantu pemerintah untuk menemukan vaksin halal, seperti penemuan vaksin Meningitis pada 2010 lalu,” katanya.

“Upaya Kemkes dirasa penting, sebab jika pemerintah dalam hal ini Kemkes tidak berusaha, itu menunjukkan jika pemerintah kurang peduli sebagai pihak yang bertanggung jawab,” pungkasnya.

Laporan          : Irfan
Editor/Posting : Imam Ghazali