Terkait Temuan Dugaan Mark Up Oleh Tim Pansus DPRK Aceh Singkil, Mahasiswa: Kami Siap Mengawal Sampai Selesai 

0
282
Ketua DPRK Aceh Singkil diminta untuk membentuk Tim Pansus penanganan dugaan pengelembungan anggaran pengadaan kapal KM Tailana Tahun Anggaran 2019.

Sumateranews.co.id, ACEH SINGKIL – Ketua DPRK Aceh Singkil diminta untuk membentuk Tim Pansus penanganan dugaan pengelembungan anggaran pengadaan kapal KM Tailana Tahun Anggaran 2019.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Yulihardin selaku Ketua Pansus I DPRK Aceh Singkil untuk mengusut pengadaan kapal KM Tailana dengan anggaran 4,5 miliar, yang diduga di Mark Up.

“Kita meminta agar segera dibentuk Tim Pansus, karena kita menduga pengadaan Kapal cepat KM Tailana tahun anggaran 2019 mark up,” katanya, Rabu (27/5/2020) lalu seperti dilansir sinarlintasnews.com.

Terungkapnya dugaan temuan itu pun tak ayal menjadi perhatian publik, dan sejumlah kalangan. Bahkan tak sedikit yang meminta proses pengadaannya diusut tuntas dan dibawa ke ranah hukum.

Salah satunya, Ridwansyah. Menurut mahasiswa ini, temuan dugaan mark up oleh  Pansus DPRK tentang KM Tailana seharga 4,5 miliar harus segera ditelusuri kebenaranya.

Dia melanjutkan, pasca terungkap ke publik, KM Tailana kini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, mulai dari tidak adanya tempat bersandar dan membuat persepsi bahwasannya pembelian kapal tersebut, terkesan tidak direncanakan secara matang dan sampai sekarang kapal tersebut belum difungsikan.

“Seharusnya kita bisa membedakan mana keinginan dan kebutuhan Aceh singkil dibidang pariwisata, jika memang Kapal KM Tailana suatu kebutuhan maka kita harus membenahinya dan mengoperasikannya, ini malah ada masalah, dan tak berfungsi beberapa bulan kebelakang, hanya orang-orang dinas menikmatinya.

Berarti KM Tailana hanya keinginan orang-orang tertentu karena kepentingan pribadi dan kelompok, pasalnya KM. Tailana hanya dinikmati kaum elit, sangat disayangkan kerugian daerah dari yang dianggarkan untuk pembelian Kapal tersebut, padahal banyak lagi yang harus dikembangkan dari anggaran kapal yang mencapai 4.5 M, berarti kita hanya mengedapankan hasrat kita tanpa memikirkan kebutuhan masyarakat dibidang pariwisata,” pungkas Ridwan.

Ridwan juga menambahkan, pihaknya siap mengawal jika kasus dugaan mark up memang betul terjadi sehingga merugikan uang negara.

“Kami berharap kepada DPRK Aceh Singkil untuk mengusut tuntas masalah ini agar tidak terjadi asumsi yang lain dari masyarakat.

Jika memang betul apa yang disampaikan oleh tim pansus, harus segera diusut tuntas, dan kalau memang ada masalah, penegak hukum harus menetapkan tersangka dari kasus tersebut. Jangan membuat kebingungan dipikiran masyarakat, jika memang betul katakan betul, jika hanya mengada-ngada juga harus tetapkan. Kami mahasiswa jadi jembatan untuk masyarakat dan akan siap mensuarakan, jika tidak kita akan rapatkan barisan sampai turun ke jalan,” tegasnya, akhiri pembicaraan.

Laporan : Ramail III Editor : Donni