Terkait Speaker Masjid, Kemenag Sumsel Nilai Tak Ada Hukumnya, MUI Tolak Berikan Komentar

0
5856

Sumateranews.co.id, PALEMBANG – Beredarnya surat edaran Kementerian Agama (Kemenag) Nomor: B.3940/DJ.III/Hk.00.7/08/2018 tentang pelaksanaan instruksi Dirjen Bimas Islam terkait penggunaan pengeras suara (toa) di masjid, langgar dan musala, saat ini justru menjadi polemik di tengah masyarakat.
Bagaimana tidak, Instruksi Direktur Jenderal (Dirjen) Bimas Islam Nomor: KEP/D/101/1978 yang menjadi dasar hukum edaran Kemenag yang sebelumnya tidak banyak mengetahui, tiba-tiba muncul dan akan disosialisasikan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Sumatera Selatan (Sumsel), HM Alfajri Zabidi mengatakan bahwa hal edaran tersebut hanya sebatas edaran saja.

“Itu (bersifat) edaran saja. Itu sudah diterbitkan sejak tahun 1978, mengimbau penggunaan speaker (toa masjid) itu diaturlah sedemikian rupa. Artinya, kan di lingkungan kita banyak yang bukan seagama (nonmuslim),” jelasnya kepada Sumateranews.co.id saat dikonfirmasi melalui telepon selular, Selasa (28/8) sore.

Masih kata Alfajri, Islam adalah agama yang mengajarkan untuk menghargai sesama dan perbedaan. “Nah, itulah (pengaturan toa masjid) pengejawantahan nilai-nilai agama itu sendiri,” tambahnya.

Dilanjutkan, surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemenag tidak memiliki konsekuensi hukum apabila tidak dilaksanakan. “Itu (surat edaran) tidak haram juga. Mau dipakai atau dilanggar, kan tidak ada hukumannya,” tegasnya.

Soal itu, lanjut Al Fajri, pihak yang berkewajiban untuk yang mengatur hal terkait keagamaan adalah Kementerian Agama. “Artinya, Kemenag sudah melaksanakan fungsinya untuk menjaga toleransi, kenyamanan, kedamaian dalam melaksanakan tugas dan fungsi agamanya,” lanjutnya seraya menambahkan jika ormas Islam seperti Dewan Masjid Indonesia (DMI) juga mengeluarkan surat edaran yang sama.

Namun, Al Fajri mengatakan bahwa ada ibadah-ibadah tertentu yang memang memerlukan suara speaker yang keras. “Kalau hari lebaran, yah syiarnya keras, tidak apa-apa. Tetapi saat sedang salat, alangkah baiknya di dalam (suara arah ke dalam). Kalau keluar (suara) untuk memberi tahu, ketika sudah kumpul gunakan speaker ke dalam saja,” sarannya.

Al Fajri juga memberi contoh bagaimana umat Islam agar menjaga toleransi terhadap non muslim, agar fungsi speaker justru tidak mengganggu bagi orang lain.

“Untuk salat Subuh, jangan saat masih pukul 02.00, tapenya sudah dinyalakan pakai spaeker sementara orangnya masih tidur. Artinya, umat muslim bangun untuk salat Subuh itukan paling tidak setengah jam sebelum masuk waktu Subuh, itukan sudah pas,” katanya memberi contoh.

Intinya, lanjut Kakanwil, jangan melewati makna dari mengingatkan itu. “Kalau mengingatkan bukan berarti mengganggu. Itukan bagus kalau begitu. Sikapi dengan positif, itu surat edaran untuk mengingatkan kita (muslim) bahwa ada yang berbeda (kepercayaan) atau kepentingan, dan itu kita hargai,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumsel, Prof Dr Aflatun Muchtar MA, belum mau memberi komentar apapun terkait hal itu. Karena bagi Aflatun, pihaknya masih akan berkoordinasi dengan MUI Pusat terlebih dulu.

“Soal itu akan kami kaji dulu di MUI. Kami tidak bisa langsung begitu saja (menyikapi). Ada majelis fatwa dengan kajian,” katanya.

Pihaknya tidak ingin MUI Sumsel terkesan asal tabrak dengan kebijakan yang dikeluarkan Kemenag.

“Saya tidak mau membuat pernyataan, karena kami akan konsultasi terlebih dulu ke MUI pusat terkait hal itu. Takutnya, belum apa-apa, malah tambah hiruk-pikuk (viral),” tegasnya.

Laporan          : Irfan
Editor/Posting : Imam Ghazali