Terindikasi Syarat Money Politik, Puluhan Massa Aliansi Caleg DPRD Prabumulih Tuntut PSU Pileg

0
873
DEMO BASWASLU: Puluhan massa yang mengatasnamakan Aliansi Caleg DPRD Kota Prabumulih Anti Money Politik mendatangi kantor Bawaslu Kota Prabumulih, Kamis (16/5/2019). Kemunculan massa yang mendapat pengawalan ketat pihak Kepolisian resort (Polres) Prabumulih ini menuntut pihak Bawaslu agar segera memutuskan Pemilihan Suara Ulang (PSU) pada pemilihan legislatif (pileg) karena dianggap syarat praktik money politik.

Sumateranews.co.id, PRABUMULIH – Suara protes dan menyanksikan kinerja Bawaslu Kota Prabumulih, terus bermunculan. Setelah sebelumnya, Ketua Bawaslu Prabumulih dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta oleh sejumlah calon legislatif melalui kuasa hukumnya, M Maiwan Kaini SH MH.

Kali ini, giliran puluhan massa yang mengatasnamakan Aliansi Caleg DPRD Kota Prabumulih Anti Money Politik mendatangi kantor Bawaslu Kota Prabumulih, Kamis (16/5/2019). Kemunculan massa yang mendapat pengawalan ketat pihak Kepolisian resort (Polres) Prabumulih ini menuntut pihak Bawaslu agar segera memutuskan Pemilihan Suara Ulang (PSU) pada pemilihan legislatif (pileg) karena dianggap syarat praktik money politik.

“Tak hanya itu kami juga minta diusut tuntas praktik money politik pada pileg kemarin, bahkan kedatangan kami ini juga untuk menindaklanjuti aduan dugaan money politik yang tidak diproses oleh Bawaslu,” ujar Indiarto, Korlap unjuk rasa Aliansi Caleg DPRD Prabumulih Anti Money Politik, dalam orasinya.

Bahkan, Indiarto saat menyampaikan salah satu tuntutan massa mempertanyakan hasil rapat Gakumdu yang digelar Bawaslu. “Ada rapat Gakumdu, tetapi ternyata tidak ada risalah pertemuan, berita acara, dan nomor surat kan aneh ini,” tandas pria yang pada pileg 2019 juga mencalonkan diri dari Partai Berkarya dapil Cambai-Prabumulih Utara.

Senada juga disampaikan oleh Ronarld. Menurut dia, terjadinya praktik dugaan money politik yang masif pada pileg kemarin, dinilainya sangat merugikan caleg lainnya.

“Semuanya tahu, tapi sayang sepertinya ada pembiaran dan terindikasi ada praktik damai ditempat sehingga makin masif, akibatnya banyak para caleg yang memang memiliki potensi dan kualitas tidak mendapatkan kesempatan, dan hal ini kami minta diusut tuntas,” jelas dia, ketika dibincangi awak media, usai berunjuk rasa.

Terakhir, dia juga menyinggung penolakan laporan adanya dugaan money politik beberapa caleg terpilih oleh pihak Bawaslu Kota Prabumulih karena dianggap sudah kedaluwarsa.

“Padahal barang bukti, dan para saksinya sudah ada tapi ditolak Bawaslu dengan alasan sudah kedaluwarsa. Sementara jelas pengaduan itu dilaporkan pada tanggal 26 April, tapi disuruh dilengkapi dengan membuat laporan secara tertulis, bukti dan foto terkait pengaduan itu semuanya ada, termasuk pelengkapan berkas yang diminta pada tanggal 29 nya juga kami ada,” jelas Ronarld.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Kota Prabumulih, Herman Julaidi SH saat menemui rombongan peserta unjuk rasa menjelaskan pihaknya sudah bekerja dan memproses pelaporan sesuai aturan yang berlaku, serta tidak berani bermain-main dengan hukum.

“Silahkan saja apa yang menjadi tuntutan kalian, ini negara hukum semuanya sudah kami kaji dan menurut aturan hukum yang berlaku. Dan kami pun selaku Bawaslu tidak mungkin main-main dengan hukum, kami tidak berani keluar dari aturan dan saya patuh dengan peraturan,” tegasnya.

Selanjutnya, usai menyampaikan unjuk rasa dan bertemu dengan Ketua Bawaslu, rombongan massa ini kemudian sekitar pukul 11.15 WIB membubarkan diri dengan menggunakan beragam jenis kendaraan sepeda motor dan mobil.

Laporan : Red

Editor     : Donni