Temuan LPH BPK RI Perwakilan Aceh, Setengah dari 12 Miliar Akan Dikembalikan ke Negara  

0
145
Temuan LPH BPK RI Perwakilan Aceh Singkil, Setengah dari 12 Miliar Akan Dikembalikan ke Negara

ACEH SINGKIL  Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh di Kabupaten Aceh Singkil mencapai 12 Miliar akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah setempat untuk dikembalikan lagi ke kas negara.

Bupati Aceh Singkil menjelaskan kepada wartawan terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wilayah Aceh, di Kantor Bupati Pulo Sarok, pada Jumat (19/2/2021).

“Tindak lanjut temuan LHP itu ada sebahagian di tindak lanjuti, dari sejumlah semua itu kita mendapat 61 persen di urutan 17 dari 24 Kabupaten dan Kota. Sekarang sedang kita lakukan tindak lanjut ada sebagian ada administrasi dan sebagian kerugian negara. Yaitu kerugian negara segera akan dikembalikan nanti, SKPK yang mana jadi temuan kita suruh kembalikan,” kata Bupati Dulmusrid.

Lanjut Bupati, dari 12 Miliar itu kalau jumlahnya akan di bagi nanti, makanya kita kelompokkan dulu dari temuan 12 M itu, di tempat siapa dan dinas siapa kalau ihwalnya 100 atau 200 juta kita akan suruh kembalikan.

“Sebagian itu menurut temuan LHP BPK temuan itu orangnya sudah meninggal dunia, nah itu ketentuannya bisa dihapus utang piutang atau tidak usah dikembalikan karena bersangkutan sudah meninggal dunia. Yang kedua masalah menyangkut administrasi itu menyangkut dengan laporan-laporan yang jadi kala terganggu dengan jaringannya tidak bisa di entri SKPKnya,” ujar Dulmusrid.

Bupati menambahkan, sehingga BPK RI turun ke Aceh Singkil perwakilannya pertama untuk memberikan solusi pencerahan terhadap temuan BPK RI itu agar segara tindak lanjuti.

“Ada sebagian temuan dipergunakan di saat masih dia hidup sekarang sudah meninggal akan bisa dihapus, jadi dari 12 M menurut BPK angka temuannya itu bervariasi sebagian ada orang meninggal dunia, jadi kita belum tahu komposisi hampir di 6 M itu orangnya sudah meninggal dunia maka bisa di hapus atau diberikan amnesti,” ucapnya.

“Sehingga 6 M lagi harus dikembalikan itu tidak boleh tidak, kan ada waktunya di kasih tegang selama 24 bulan atau 2 tahun,” tegas bupati.

Laporan : Ramail III Editor : Syarif