Tapera Cara Baru Memeras Rakyat?

69
Desliyana, A.Md (Aktivis Muslimah Ideologis)

Oleh : Desliyana, A.Md

(Aktivis Muslimah Ideologis)

Lagi-lagi masyarakat dibuat pusing akibat banyaknya iuran, tagihan bulanan, pajak dan biaya kebutuhan yang terus membelit dan semakin merangkak naik. Begitu banyak iuran bersama yang dibebankan kepada masyarakat khususnya para pekerja yang bersifat wajib seperti iuran BPJS kesehatan dan BPJamsostek. Sehingga kesulitan yang dirasakan masyarakat akhir-akhir ini akan menjadi menu paket komplit. Belumlah usai penderitaan menghadapi wabah pandemi serta pasang surutnya perekonomian di negeri ini. Kini masyarakat dihidangkan dengan menu iuran yang baru lagi. Masyarakat khususnya para pekerja harus rela gajinya dipotong berkali-kali ditengah kesulitan hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pasalnya Pemimpin negeri ini telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera (Viva.co.id, 3/6/2020).

Tapera itu sendiri adalah Tabungan Perumahan Rakyat yang pembiayaannya dibebankan kepada perusahaan dan atau pekerja dengan pemotongan upah atau gaji dengan presentase 3% dari gaji. Presentase tersebut dengan pembagian 0.5 % diambil dari pihak yang memberi kerja dan sisanya 2.5% diambil dari upah pekerja.

Adapun peserta dari Tapera ini terdiri dari 2 kelompok yaitu kelompok pekerja meliputi calon PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, pekerja BUMN, pekerja BUMD dan pekerja dari perusahaan swasta. Sedangkan kelompok selanjutnya adalah pekerja mandiri yang mendaftarkan diri secara suka rela.

Iuran Tapera memiliki syarat untuk mendapatkan skema pembiayaan seperti yang diungkapkan oleh Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Adi Setianto (Kompas.com, 10/6/2020). Pekerja sudah memiliki masa kepesertaan melakukan iuran selama 1 tahun, termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan belum memiliki rumah. Sehingga syarat penggunaan dananya untuk membiayai pembelian rumah pertama, pembangunan rumah pertama, atau perbaikan rumah pertama. Dengan program ini pemerintah berharap untuk mempermudah pekerja mendapatkan rumah layak huni dan juga untuk mengajukan renovasi bagi yang sudah memiliki hunian dengan mengajukan pendanaan di bank atau di lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Namun menyikapi rencana Tapera, muncul pro dan kontra di tengah masyarakat. Sejumlah pihak mempertanyakan bagaimana mekanisme dari Tapera itu sendiri. Hal ini dikarenakan Tapera merupakan iuran yang memiliki rentang waktu yang panjang. Sehingga patut dipertanyakan bagaimana mekanisme pengelolaan pendanaannya mengingat dana yang dihasikan cukup besar dalam jangka waktu yang panjang. Hal yang ditakutkan ketika transparansi pendanaan ini tidak dijalankan, ada “lost kontrol” dari masyarakat sehingga ada oknum yang memiliki peluang untuk menyelewengkan dana iuran, mengingat tingkat korupsi di negeri ini cukup tinggi. Harus adanya transparansi dalam pengelolaan dana sehingga dana yang digunakan dapat terkontrol oleh masyarakat.

Disisi lain, masyarakat memiliki banyak pertanyaan tentang Tapera ini. Masyarakat memiliki kekhawatiran terhadap inflasi properti, seandainya inflasi terjadi apakah Tapera mampu mengakomodasi inflasi tersebut. Karena tempat tinggal didapatkan bukan di awal namun ketika sudah membayar iuran dengan waktu yang telah ditentukan.

Selanjutnya apakah nantinya perumahan yang disediakan akan mudah dijangkau oleh para pekerja? Jangan sampai perumahan yang ada sulit ditempuh oleh para pekerja atau jarak tempuh yang memerlukan waktu yang tidak efisien bagi pekerja.

Begitu banyak pertanyaan mengenai iuran Tapera yang ditanda tangani ditengah wabah pandemi. Dengan melihat begitu sedikit manfaat yang diberikan iuran Tapera kepada para pekerja dikarenakan merupakan iuran jangka panjang dan tidak ada kemudahan bagi peserta untuk melakukan klaim pengambilan dana. Maka sebenarnya untuk siapakah Iuran Tapera ini dilakukan? Iuran Tapera  makin menegaskan pemerintah hanya ingin mengeruk sebanyak mungkin dana masyarakat tanpa memperhatikan kondisi rakyat yang sedang kesulitan akibat wabah.

Inilah cara negara dalam Sistem Kapitalis memenuhi kebutuhan hunian atau tempat tinggal.

Hunian atau tempat tinggal di dalam Islam merupakan kebutuhan yang selayaknya dimiliki oleh setiap individu.

Rasulullah bersabda :

“Tiada hak bagi seorang anak Adam dalam hal ini selain dari rumah tempat tinggal, baju yang menutupi auratnya, dan roti kering, serta air”.(HR. Tarmidzi)

Sehingga tempat tinggal merupakan jaminan yang diberikan negara Islam kepada setiap rakyatnya sebagai wujud dari tanggung jawab negara. Jika seorang warga negara belum sanggup untuk mengusahakan tempat tinggal bagi dirinya dan keluarganya maka negara akan memenuhi kebutuhan tersebut dengan cuma-cuma selama individu tersebut belum mampu membelinya.

Negara Islam akan merencanakan kebijakan yang mampu memberikan penyediaan tempat tinggal murah dengan membangun perumahan secara besar-besaran, hal ini dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.

Di dalam Negara Islam jika seorang individu ingin membeli tempat tinggal maka sistem perekonomian Islam akan menyiapkan berbagai mekanisme yang dapat membantu rakyatnya.

Mekanisme penyediaan tempat tinggal dalam Negara Islam setidaknya meliputi tiga kategori.

Pertama, hadiah dari negara. Khalifah selaku pemimpin dalam Negara Islam akan memberikan hadiah berupa tanah kepada rakyatnya yang tidak mampu. Tanah tersebut dapat digunakan untuk kepentingan pribadi dan anggota keluarganya termasuk membuat tempat tinggal. Hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW selaku kepala Negara Islam. Beliau memberikan hadiah kepada Bilal bin Rabah ra.

Kedua, pinjaman tanpa bunga dari negara. Jika seorang individu di dalam Negara Islam memiliki pekerjaan dan penghasilan, maka negara memberikan pinjaman tanpa bunga untuk membeli tempat tinggal.

Ketiga, pembayaran secara bertahap. Sebagai alternatif lain dari memberikan pinjaman tanpa bunga makan Negara Islam menyediakan tempat tinggal kepada rakyatnya dengan cara dibayar secara bertahap.

Demikianlah kebijakan yang diambil oleh negara dengan sistem Islam dalam rangka memenuhi kebutuhan tempat tinggal tanpa riba dan tanpa persyaratan yang menyulitkan rakyatnya. Hal ini sebagai bukti tanggung jawab negara kepada rakyatnya baik itu muslim atau non-muslim. Karena Islam memiliki solusi ekonomi yang komperhensif, yang mampu menyelesaikan permasalahan dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang saat ini menjadi permasalah di negara dengan sistem kapitalis. Akhirnya hanya dengan Islam, permasalahan umat mampu terselesaikan.

Wallahu a’lam bish shawab

New Subject

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here