Takhyul: Ada Dananya Maka Kami Kerjakan, Tidak Ada Kami Stop Jika Perlu!

0
190

Sumateranews.co.id, PRABUMULIH – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Prabumulih, M Takhyul SIp mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum 100 persen menerima dana hibah Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 dari Pemerintah kota Prabumulih. Dia sebutkan, dari dana Rp 28 miliar yang dianggarkan pihaknya baru menerima sekitar Rp 5 miliar.

“Dana itu belum 100 persen dikucurkan. Sesuai dengan perintah Menteri Dalam Negeri seharusnya sudah diserahkan seluruhnya kepada kami. Kami baru menerima sekitar lima milyar lebih. Silahkan tanya ke sana (BKD) apa penyebabnya,” ucapnya, ketika ditemui usai memimpin Rapat Pleno Penetepan Daftar Pemilih Tetap (DPT), di Gran Nikita Hotel, pada Kamis (19/04/2018) kemarin.

Menurut Takhyul, dana hibah yang diterima KPU bukan diperuntukan untuk pasangan calon (paslon), hanya untuk fasilitas dalam bentuk pengadaan alat peraga kampanye (APK), serta seluruh tahapan kegiatan KPU Prabumulih.

“Dana itu bukan untuk paslon melainkan secara keseluruhan untuk kegiatan KPU di Pilkada serentak 2018. Jadi, hitungannya bukan bahwa setiap paslon dialokasikan sekian milliar. Hanya ada pemilahan pembagian paslon untuk pengadaan APK. Kami tidak ada memberikan uang kepada paslon, kecuali fasilitas dari KPU dalam bentuk APK,” jelas Takhyul.

Disinggung apakah akan berpengaruh terhadap proses pelaksanaan Pilkada nanti, Takhyul tidak memberikan jawaban pasti. Namun, dirinya mengaku bahwa sampai saat ini, dana yang telah diterima masih bisa menunjang tahapan-tahapan Pilkada.

“Tentunya sampai sekarang belum ada dampaknya, karena dana yang sudah ada masih bisa menunjang seluruh kegiatan KPU sampai saat ini. Namun, dari hari ini ke depan, saya tidak tahu. Kami bekerja apa adanya. Ada dananya maka kami akan kerjakan. Tetapi kalau tidak ada dananya, maka (kegiatan) akan kami setop jika perlu,” tandasnya, sembari mengatakan pihaknya masih menunggu kucuran dana tersebut.

Lebih lanjut dikatakan Takhyul, pihaknya juga akan memberikan laporan keuangan tiga bulan setelah selesai pelaksanaan pilkada. “Nanti akan diaudit, berapa dana yang terpakai wajib untuk melaporkan. Dana itu tidak mutlak harus habis, jika ada sisanya, maka akan dikembalikan ke kas pemerintah daerah. Bahkan mungkin tidak akan kami tarik (seluruhnya). Kami tarik secukupnya yang kami perlu,” imbuh dia.

Namun, apakah akan ada pengurangan dari total jumlah bantuan, dijelaskan Takhyul pihaknya belum bisa memprediksi terlalu jauh karena tahapan pilkada saat ini masih sedang berjalan.

“Yang jelas, dananya tetap utuh dan yang bisa digeser (dananya) itu hanya pengadaan APK, dari tujuh buah menjadi satu buah dan penggandaan surat suara,” pungkasnya.

Laporan: Irfan

Editor    : Donny