Soal Wacana Amandemen UUD 1945, Jokowi Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang 3 Periode

45
Ungkapan Presiden Joko Widodo soal sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia saat ini telah melampaui ujian dan cobaan. Pemilihan langsung serta pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, misalnya, adalah hasil reformasi.

Sumateranews.co.id, JAKARTA – Ungkapan Presiden Joko Widodo soal sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia saat ini telah melampaui ujian dan cobaan. Pemilihan langsung serta pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, misalnya, adalah hasil reformasi.

“Dan saya adalah salah satu produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca reformasi itu. Jika tak ada reformasi, saya dan banyak orang biasa lain tak akan menggapai impian menjadi bupati, walikota, gubernur, atau presiden,” ujar Jokowi.

Karena itulah, dirinya mempertanyakan adanya wacana amendemen UUD 1945.

“Saya sudah mempertanyakan: apakah ini tak akan melebar ke mana-mana?” sebut Jokowi, dalam ungkapannya terkait wacana amandemen UUD 1945, baru-baru ini.

“Posisi saya jelas: saya tak setuju dengan usul masa jabatan Presiden diperpanjang menjadi tiga periode. Usulan itu justru hendak menjerumuskan saya. Hendak menampar muka saya,” tegasnya.

“Di tengah ketidakpastian global saat ini, saya kira lebih baik tidak usah ada amendemen konstitusi. Kita konsentrasi saja melewati tekanan eksternal yang tidak mudah diselesaikan,” tutup Jokowi.

Laporan : Agungeri

Editor     : Donni

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here