Soal Saldo Kosong di Rekening Penerima BLT-DD, DPRD Banyuasin Bakal Bentuk Pansus

138
Saat pemerintah Kabupaten Banyuasin gencar melakukan penanggulangan pandemi Covid-19 serta menyalurkan berbagai bantuan untuk masyarakat yang terdampak covid 19. Malah ditemukan dugaan saldo kosong pada belasan rekening penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Philip V Taja Indah, Kecamatan Rantau Bayur, Banyuasin.

Sumateranews.co.id, BANYUASIN – Saat pemerintah Kabupaten Banyuasin gencar melakukan penanggulangan pandemi Covid-19 serta menyalurkan berbagai bantuan untuk masyarakat yang terdampak covid 19. Malah ditemukan dugaan saldo kosong pada belasan rekening penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Philip V Taja Indah, Kecamatan Rantau Bayur.

Peristiwa terungkap, saat sejumlah penerima hendak melakukan transaksi di Bank BRI setempat dan mengetahui saldonya kosongnya, pada Jumat (22/05/2020) kemarin.

“Kejadian saldo kosong ini dialami kesebelas KK yang menerima bantuan tersebut. Pada saat mereka melakukan pencairan dana bantuan di Bank BRI bukannya dana bantuan yang mereka terima malahan, yang ada rekening mereka tidak ada saldo atau kosong,” ungkap Suhendry, kepada media ini, Sabtu (23/05).

Dijelaskan Suhendry, dari informasi yang dia terima terkait kejadian kosongnya saldo penerima bantuan, penyelesaiannya akan diberitahukan kembali pada Selasa minggu depan.

“Katonyo solusinyo Selaso depan baru ado keputusannyo masalah saldo kosong kami ini,” terang Suhendry, dengan logat kental Bahasa Palembang.

Sementara seperti yang dilansir dari laman adaberitanet.com, Jumat (22/05), Kepala Dinas DPMD Banyuasin Roni Utama, saat dikonfirmasi melalui via WhatsApp membenarkan laporan terkait kejadian tersebut. Tetapi, menurut dia, itu tidak banyak dan bisa disebabkan kemungkinan adanya kesalahan teknis dari pihak Bank.

“Dan dipastikan akan terisi nanti setelah Bank kembali beraktivitas, kita harus bisa memakluminya bahwa lebih dari 47.000 rekening dibuat dan diisi dalam kurun waktu 3 minggu. Wajar saja jika terdapat kesalahan,” jelasnya.

Berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh Anggota DPRD Banyuasin Emi Sumirta, SE., M.Si., terkait permasalahan tersebut. Menurut dia, dari informasi yang diterimanya dari para kepala desa, bahwa data BLT-DD banyak diprotes karena nama-nama yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan tersebut berbeda dengan jauh ATM yang diterima, bahkan ada ATM hingga saat ini belum dicetak.

Menurut Emi Sumiarta, seharusnya guna meminimalisir saldo kosong yang dialami masyarakat penerima BLT-DD yang disalurkan melalui ATM, dilakukan secara cash. Bahkan, ia menyebutkan untuk pengawasan dan pemantauan agar tidak terjadinya dugaan tindak pidana pungli atau korupsi pada saat penyaluran dana tersebut, harus dilibatkan masyarakat dan pihak-pihak terkait. Kemudian mengumumkan dan menempelkan seluruh data penerima di setiap desa masing-masing.

“Justru dengan cara ini, Saya kita akan jauh lebih efisien dan mendidik para pejabat desa untuk transparan kepada warganya,” imbuhnya.

Apalagi, sambung dia, hal itu sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); Kepres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan PP No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), serta protokol kesehatan untuk jaga jarak, dan menghindari kerumunan orang banyak.

Emi Sumirta kembali menjelaskan, bahwa pengambilan uang BLT-DD yang dilakukan di ATM tentunya akan mengundang masyarakat berkerumun dan berkumpul untuk mengambil bantuan tersebut di ATM. Sedangkan, pemerintah mengimbau untuk menghindari kerumunan orang ramai.

Senada juga disampaikan oleh Nurkholis Anggota DPRD Banyuasin dari Fraksi PAN. Nurkholis menyebutkan, bahwa pembagian baksos akan mengundang keramaian di ATM, atau kantor pos.

“Lalu mereka lupa akan pencegahan covid 19. Kemungkinan jika ini dibiarkan disinyalir jumlah terpapar covid 19 dikhawatirkan akan bertambah. Carut marut pembagian bansos lalu lupa pencegahan covid 19. Akhirnya jadi ledakan baru. ATM penuh, kantor pos penuh, tambah dalam,” sebut dia, yang disampaikan oleh Emi Sumiarta melalui WhatsApp kepada awak media.

“Permasalahan tekait rekening kosong dikhawatirkan seperti yang dialami oleh warga penerima PKH, sudah 2 tahun dia menerima bantuan tersebut. Namun, baru sekarang tahunya bahwa dia menerima bantuan tersebut. Yang menjadi permasalahannya uang PKH yang seharusnya dia terima selama 2 tahun sudah di ambil oleh orang lain,” ungkap Emi Sumiarta.

“Sedangkan orang yang bersangkutan tidak merasa mengambil uang bantuan PKH tersebut. Dan anehnya lagi baru sekarang dia tahu jika dia mendapatkan PKH. Pertanyaanya ialah apakah satgas mampu menindaklanjuti laporan ini atau kita harus membentuk pansus untuk memecahkan permasalahan ini,” imbuhnya.

Bahkan usulan akan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) DPRD Banyuasin guna menyelediki permasalahan tersebut, juga sudah mendapat persetujuan dari Ketua Demokrat Banyuasi Ali Mahmudi.

”Ia menyampaikan kepada saya bahwasanya; Saya (Ali Mahmudi) sangat setuju agar segera membentuk pansus DPRD Banyuasin, apabila satgas tidak mampu memecahkan permasalahan tersebut,” timpal Emi Sumiarta.

Ditambahkan Emi Sumiarta, usulan mengenai Pansus DPRD Banyuasin ini juga dibenarkan oleh Darul Qudni Anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat. Darul sependapat dengan apa yang saya usulkan mengenai Pansus tersebut.

“Kita akan menunggu suara-suara dari anggota DPRD Banyuasin lainnya. Dan berharap pansus ini didukung oleh semua fraksi yang ada di DPRD Banyuasin. Hal ini dilakukan demi kepentingan masyarakat dan perbaikan birokrasi yang ada di Banyuasin #Jangan Jadikan Mereka Komoditas Politik#” tutup Emi Sumiarta.

Laporan : Danu III Editor : Donni

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here