Soal Pemekaran DOB, Begini Tanggapan Rani Kodim Anggota DPRD Muara Enim

1455
Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, Fraksi Partai Golkar, H Rani Kosim
Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, Fraksi Partai Golkar, H Rani Kosim

MUARA ENIMTerbentuknya Deklarasi Daerah Otonomi Baru (DOB) 6 Kecamatan Rambang, Rambang Niru, Empat Petulai Dangku, Rambang Lubay, Lubay Ulu dan Belimbing serta Gelumbang. Menyikapi hal tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dari fraksi Partai Golkar, H. Rani Kodim, ketika dibincangi sumateranews.co.id, Ahad (18/10/20).

“Kita tetap menjalin komunikasi dan konsolidasi, namun sebagaimana harapan kita bersama, agar senantiasa masyarakat khususnya Kabupaten Muara Enim, hendaklah dapat menahan diri sehingga dalam proses menuju tahapan Pilkada nantinya akan menuju Pilkada yang sejuk, damai dan Kondusif”, imbau H. Rani Kodim di awal dialognya dengan sumateranews.

Dirinya juga menjelaskan, agar para pemangku kebijakan dan pihak yang berkepentingan di Kabupaten Muara Enim untuk lebih fokus memikirkan kemajuan pembangunan dan kemajuan daerah khususnya Kabupaten Muara Enim.

“Jadi sebenarnya belum ada kebijakan pemerintah pusat dan DPR RI terkait DOB, dan juga mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah termasuk sebagian usulan terkait 88 DOB yang masuk ke Dirjen Otonomi Daerah. Meskipun adanya usulan yang sangat kuat dari berbagai daerah, namun tetap mengacu pada hasil akhir evaluasi antara pemerintah dan DPR RI, jika layak suatu daerah bisa menjadi DOB. Tetapi jika tidak, sebaliknya daerah persiapan akan dikembalikan ke daerah induk”, ungkap politisi senior dari Partai Golkar Kabupaten Muara Enim ini.

Rani Kodim juga menambahkan, pernah mengkomunikasikan hal tersebut dengan pihaknya sehubungan rapat Pembahasan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Desain Besar Penatalaksanaan Daerah yang merupakan dasar awal bagi DOB yang akan disahkan oleh pemerintah dan DPR.

“Pemerintah dalam hal ini Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri tetap pada acuan untuk evaluasi DOB terutama 2 DOB Kabupaten Muara Enim, Namun ini merupakan pengalaman politik yang sering ditunjukan oleh elemen kepentingan politik setiap menjelang pemilu dan pilkada, dengan usulan pemekaran dan pengesahan daerah otonomi baru oleh DPR”, jelasnya.

Masih menurut Rani Kodim, sebagaimana dikutif penjelasan dari Wakil Presiden RI H Ma’ruf Amin, menjelaskan keputusan moratorium pemekaran daerah diambil dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara yang saat ini masih difokuskan untuk menangani dampak wabah covid-19. Kalaupun akan dilakukan pembentukan DOB baru, harus dilaksanakan secara selektif dengan memperhatikan kepentingan strategis nasional.

“Kepentingan politik dan kebutuhan masyarakat. Jadi ini faktor-faktor yang harus bisa terhimpun, dan dilakukan dengan tetap memperhitungkan kemampuan keuangan negara. Termasuk pertimbangan teknis lainnya sebagai hasil evaluasi daripada bentukan DOB pada periode sebelumnya, seperti itu yang diungkapkan Wapres Ma’ruf Amin”, tandas Rani Kodim.

Laporan : Marsidi III Editor : Syarif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here