Soal Defisit Anggaran di Empat Lawang, Joncik Muhammad : Silahkan Mengkritik Tapi Jangan Sepotong-sepotong
PALEMBANG – Sempat heboh pemberitaan yang diposting di beberapa platfom media sosial, terkait defisit anggaran yang terjadi di kabupaten Empat Lawang, di mana dalam postingan tersebut terkesan menyudutkan seakan kabupaten Empat Lawang akan mengalami kebangkrutan dan tata kelola keuangan seolah amburadul.
Menanggapi hal itu, Bupati Empat Lawang periode (2018 – 2023), Joncik Muhammad, menyikapinya dengan santai. Meskipun pemberitaan tersebut dinilai menyudutkan dirinya, bahkan cenderung terkesan tendensius.
Menurut Joncik, dirinya sangat mengapresiasi segala bentuk kritikan maupun saran, tetapi hendaknya kritik tersebut mesti dibekali data secara menyeluruh dan utuh serta jangan disampaikan secara sepotong – sepotong, agar tidak terjadi salah pengartiannya di tengah masyarakat.
“Siapa pun boleh mengkritisi kebijakan pemerintah, saya senang itu, tapi mesti dibekali data yang utuh, apalagi mengenai anggaran mesti paham tentang keuangan,” ungkap Ketua KAHMI Sumsel ini sembari tersenyum.
Joncik menjelaskan, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah kabupaten Empat Lawang mengalami defisit anggaran sebesar Rp227 Miliar untuk tahun anggaran 2023.
Kondisi tersebut dikatakannya, disebabkan oleh dana dari Pusat yang diharapkan, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) Tambahan sebesar Rp50 Miliar dan DBH Kurang Bayar sebesar Rp68 Miliar. Namun, dana tersebut tidak disalurkan secara tunai ke Kas Daerah (Kasda) Pemda Empat Lawang, melainkan melalui Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp85,856 Miliar yang baru dapat dicairkan pada tahun 2024.
“Dari total Rp118 Miliar DBH Tambahan dan DBH Kurang Bayar, sebesar Rp85,856 Miliar dijadikan TDF, dan sisa dana akan disesuaikan pada tahun 2024,” jelas Joncik.
Selain itu, pada tahun anggaran 2023 terdapat dana yang tidak terealisasi dari Pemerintah provinsi Sumatera Selatan, seperti Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus, sebesar kurang lebih Rp65 Miliar dan dana tersebut akhirnya dibayar oleh Pemprov Sumatera Selatan pada tahun 2024.
Jadi total asumsi penerimaan daerah tahun 2023 yang tidak mencapai target adalah sebesar Rp183 Miliar, terdiri dari DBH Tambahan dan DBH Kurang Bayar dari Pemerintah Pusat: Rp118 Miliar, Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Pemprov Sumatera Selatan: Rp65 Miliar.
Dengan asumsi pendapatan daerah sebesar Rp183 Miliar, selisih defisit anggaran yang masih harus ditutupi adalah Rp44 Miliar, dengan rincian (Rp227 miliar – Rp183 miliar) dan Defisit 44 M tersebut disebabkan target PAD pada tahun 2023 tidak tercapai.
“Dan perlu digaris bawahi, bukan hanya kita (Empat Lawang) saja, ada banyak pemda lain yang bernasib demikian, terutama pada saat dan pasca covid 19 dan yang paling penting yang dikritik itu adalah Hasil Laporan Keuangan yang sudah di audit BPK, jika bermasalah maka tidak mungkin BPK berani mengeluarkan Opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) untuk kabupaten Empat Lawang,” jelas Joncik Muhammad, yang juga merupakan Sekretaris DPW PAN Sumsel ini.
Menurut Joncik, selama kepemimpinannya, ia telah berupaya semaksimal mungkin bagaimana membangun dan mempertahankan kesetabilan ekonomi masyarakat Empat Lawang di tengah gempuran pandemi covid 19, di mana banyak daerah lain yang bergejolak sementara di kabupaten Empat Lawang cenderung mengalami kesetabilan baik ekonomi maupun keamanan.
“Saya minta masyarakat Empat Lawang tenang dan jangan sampai termakan isu negatif apalagi terprovokasi, jaga kondusifitas keamanan yang telah susah payah kita bangun selama ini, karena ini tahun politik maka mesti bergandeng tangan agar pelaksanaan demokrasi dapat berjalan lancar dan riang gembira,” imbau Joncik Muhammad bersemangat. (SMSI 4L)
Editor: Donni
