Soal 11 Nyawa Tewas, ASTRADA Sumsel Siap Fasilitasi Masyarakat Daerah Tambang Batubara di Kabupaten Muara Enim   

160
Herman Ketua ASTRADA Sumsel.
Herman Ketua ASTRADA Sumsel.

MUARA ENIMTerkait tewasnya 11 korban jiwa akibat longsornya tanah diarea pertambangan yang berada di lokasi Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim.  Asosiasi Tambang Masyarakat Daerah (ASTRADA) Sumsel siap memfasilitasi masyarakat di daerah tambang batubara yang berada di Kabupaten Muara Enim. Dalam Legalitas Payung Hukum selain itu meminta Yudikatif dan Legislatif, ikut memperjuangkan supaya pihak pemerintah, mengeluarkan Izin tambang rakyat.

Ketua ASTRADA Sumsel, Herman mengatakan, siap untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin tergabung dalam wadah. “Kita akan memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak dan  keinginan dari masyarakat daerah tambang yang ada di Kabupaten Muara Enim untuk bisa duduk bersama dengan Yudikatif dan Legislatif”, ujarnya.

Menurut Herman, memang betul ada 11 orang meninggal dunia yang terjadi tanah longsor pada Rabu (21/10/20) pada pukul 14.00 WIB, yang berada di lokasi Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim.

“Kami sangat prihatin dan berduka cita atas kejadian yang menimpa saudara-saudara kita yang berada di lokasi tambang dan sudah kita evakuasi semuanya”, terangnya kepada media online sumateranews.co.id, Sabtu (24/10/20) pada pukul 16.00 WIB.

Lanjut Herman, para pekerja yang tertimbun tanah longsor itu adalah para ojek yang pada saat itu sedang membuat jalan keluar dan mereka akan membawa karung batubara saat akan keluar dari lokasi untuk dibawa ke lokasi gudang penumpukan batubara.

“Kami berharap kepada teman-teman pengelola tambang untuk bisa bergabung membantu saudara kita semaksimal mungkin agar kiranya bisa membantu yang sedang tertimpa musibah dikarenakan akibat tertimbun tanah longsor. Sementara kita akan mengikuti arahan dan petunjuk dari bapak gubernur yang akan menyetop kegiatan tambang batubara tersebut”, ujar Herman.

Dia menuturkan, namun ini adalah kegiatan masyarakat sumber kehidupan dari masyarakat yang memang selama ini mereka jalankan yang berada di daerah lokasi tambang, dari pihak masih telah menjalankan apa-apa yang telah menjadi himbauan dari pemerintah. Dari pihak masyarakat pun menuruti aturan-aruran tersebut dan mencari apa yang menjadi peraturan dari pemerintah daerah tersebut dan mencari solusinya seperti apa sesuai dengan acuan Undang-Undang (UU) No, 4 Tahun 2009, tentang menerpa, ada hak-hak masyarakat supaya dikeluarkan izin atau payung hukum, supaya tidak ada lagi musibah, cukup lah ini saja dan agar jangan sampai terulang lagi.

“Selama ini kita sudah meminta dan memohon kepada yudikatif dan legislatif untuk dapat mengeluarkan izin, waktu itu di tahun 2010 izin itu, bisa dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten  namun sampai saat ini belum ada legalitas yang di keluarkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini adalah Pemda. Sedangkan masyarakat yang tergabung digalian rakyat membutuhkan secepatnya agar aktif kembali dan ada payung hukum, apakah itu pola kemitraan yang ada pemegang IUP yang ada di kabupaten muara Enim, wilayah pertambangan rakyat sehingga keluarnya izin tambang rakyat”, paparnya.

Laporan : King III Editor : Syarif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here