Sidak Aktivitas Pertambangan Batu Urip, Tim DPMPTSP Lubuklinggau – Inspektur SDM Sumsel Temukan “Peti”

61
Kegiatan Pertambangan ilegal atau Pertambangan tanpa izin (Peti) ini terbukti, saat tim dari DPMPTSP Kota Lubuklinggau, Satpol-PP, DLH, Camat Lubuklinggau Utara II, serta Inspektur SDM Provinsi Sumsel Regional III meliputi wilayah MLM melakukan sidak di wilayah RT I Kelurahan Batu Urip, Senin (6/07).

Terancam Denda Rp100 M dan Hukuman Maksimal 10 Tahun

Sumateranews.co.id, LUBUKLINGGU – Aktivitas pertambangan masih mendapat stigma negatif bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Stigma negatif dari aktivitas pertambangan kerap disebabkan oleh banyaknya usaha pertambangan ilegal atau tanpa mengantongi izin.

Kegiatan Pertambangan ilegal atau Pertambangan tanpa izin (Peti) ini terbukti, saat tim dari DPMPTSP Kota Lubuklinggau, Satpol-PP, DLH, Camat Lubuklinggau Utara II, serta Inspektur SDM Provinsi Sumsel Regional III meliputi wilayah MLM melakukan sidak di wilayah RT I Kelurahan Batu Urip.

Aktivitas Pertambangan ilegal atau Peti tersebut mengakibatkan warga RT 01 Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II menjadi resah bahkan hampir sebagian rumah warga disekitar pertambangan Ilegal nyaris longsor.

Kepala DPMPTSP Kota Lubuklinggau Hendra Gunawan mengatakan, dilakukannya sidak terhadap pelaku usaha untuk mengetahui dokumen Perizinan terhadap pelaku usaha. Seperti galian C di RT 01 Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II yang membuat warga resah.

“Dari hasil temuan di lapangan memang benar ada galian C di wilayah tersebut tanpa memiliki dokumen Perizinan. Bahkan rumah warga sekitar galian C hampir atau bisa longsor, apa bila kegiatan tersebut masih dilakukan oleh pelaku usaha,” katanya, Senin, (6/7/2020).

Lanjutnya ia menjelaskan, kegiatan yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari laporan warga yang mulai resah terhadap aktivitas penambang liar tersebut.

Aktivitas penambang disana jelas berdasarkan penyampaian dari balai perwakilan Provinsi itu tidak ada izin dan merupakan pertambangan ilegal.

“Dampaknya aktivitas penambang di sana bisa membahayakan rumah warga serta adanya penyerobotan tanah milik hak orang lain. Karena pemilik tanah memiliki sertifikat. Makanya, warga kita minta buat laporan untuk disampaikan ke pihak Polres untuk ditindaklanjuti, kebetulan saat sidak kita ajak Kasatreskrim ke lokasi,” ungkapnya.

Sementara itu, Inspektur SDM Provinsi Sumsel Regional III meliputi wilayah MLM Ardi Yulius mengatakan, di atas 5 hektar baru bisa dikatakan pertambangan, kalau di bawah 5 hektar itu bukan dikatakan pertabambangan, tapi Pertambangan Tanpa Izin (Peti).

“Untuk Wilayah pertambangan di Kota Lubuklinggau tidak ada yang memiliki izin pertambangan atau Pertambangan tanpa izin,” tegasnya.

Lebih jauh ia menyebutkan, bagi pelaku pertambangan yang tidak memiliki izin atau pertambangan tanpa izin (Peti) terancam dikenakan sanksi berupa denda maksimal Rp100 Miliar dan hukuman maksimal 10 tahun.

“Tidak ada toleransi bagi pelaku usaha pertambangan tanpa izin, karena menyangkut rekomendasi dari kepala daerah,” tandasnya.

Laporan : San III Editor : Donni

New Subject

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here