Sembilan Draf Raperda PALI dapat Kritikan DPRD

0
126

Sumateranews.co.id, PALI- Setelah melalui kajian dan beberapa tahapan, sembilan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan dari Pemerintah Kabupaten PALI menuai kritikan pedas dari panitia khusus yang dibentuk oleh DPRD PALI dengan ketuanya yakni H Asri AG.

Hal itu tampak ketika ketua pansus bersama pimpinan dan anggota DPRD PALI yang lain Rabu (16/08) sejak pukul 14.00, memanggil seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang bersinggungan langsung dengan ke-9 Raperda yang diajukan pihak eksekutif.

OPD-OPD tersebut antara lain, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Bappeda, Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat, DPPKBPPPA, Sekretariat DPRD, dan Bagian Hukum Setda Kabupaten PALI.

Asri usai menggelar rapat dengan pihak eksekutif menerangkan dari ke-9 draf Raperda yang diusulkan kesemuanya memiliki catatan.

Baik dari penulisan bahasa yang kurang tepat maupun substansi dari draf raperda yang diajukan.

“Seperti salah satu draf raperda mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD), ada redaksi bahasa tertulis 2016 sampai sudah 2025, padahal kata Bappeda yang benar yakni tahun 2005-2025. Kemudian ada juga salah satu raperda mengenai penyetaraan transgender yang mana dalam draf raperdanya berisikan ada draf anggaran. Padahal, dalam draf raperda tidak perlu dicantumkan nominal anggaran. Raperda itu dibuat jangan seperti program, tapi seperti aturan. Tidak perlu menyebutkan anggaran, karena anggaran bukan dibahas pada perda tapi program dinas,” ujar politisi PDIP itu.

Selain itu, mantan Sekda Kota Prabumulih juga mengatakan, ada beberapa draf raperda yang terkesan gantung dan masih membutuhkan lampiran.

“Draf raperda pembangunan gedung, kemudian juga soal garis sempadan jalan kabupaten. Dari mana titik nolnya, apa nama jalannya. Kemudian soal IMB, harus diperjelas lagi. Terus lagi pada raperda jasa umum soal persampahan, kami usulkan agar setiap kecamatan memiliki satu TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Raperda Rancangan Tata Ruang Wilayah (RT RW) dijelaskan juga mengenai di mana kawasan pertambangan, mulut tambang dan lain sebagainya,” beber Asri.

Asri berharap perbaikan ke-9 Raperda tersebut cepat selesai karena nanti pada tanggal 21 Agustus 2017, akan digelar rapat Paripurna mengenai diterima atau ditolaknya ke-9 Raperda tersebut.

“Perbaikan paling lambat hari Jumat (18/8) pukul 09.00. Bilamana terlambat, maka artinya kepala OPD tersebut dipertanyakan kinerjanya. Karena sekedar perbaikan draf raperda saja tidak mampu, bagaimana memimpin suatu dinas,” tandasnya.

Laporan : Rica Mariska

Editor : Imam Ghazali

Posting : Andre

sumatranews.co.id1 id : 10717 Under Article