Selesaikan Sengketa Lahan, Komisi II DPRD Muba Datangi Kantor PT. GPI

40
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya menyelesaikan persoalan sengketa lahan yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan.

Sumateranews.co.id, MUBA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya menyelesaikan persoalan sengketa lahan yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan.

Bahkan, untuk memercepat penyelesaiannya, rombongan anggota Komisi II DPRD Muba melakukan jemput bola dengan mendatangi kantor dan bertemu pihak manajemen PT. Ghutrie Pecconinna Indonesia (GPI). Tindakan itu dilakukan lantaran persoalan sengketa lahan perkebunan plasma sawit antara masyarakat dengan PT. GPI sudah lama terjadi dan belum ada titik temu meski dilakukan mediasi dan rekomendasi pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang melibatkan berbagai unsur dari Penegak Hukum, Eksekutif dan Legislatif.

Ketua Komisi II DPRD Muba, M. Yamin saat dihubungi Kamis, (09/07/2020) menjelaskan, komplik sengketa lahan tersebut sudah terjadi puluhan tahun sehingga pihak Komisi II Rabu (8/07) kemarin berinisiatif menemui langsung manajemen PT. GPI.

Dihadapan manajemen perusahaan, pihak Komisi II menargetkan paling lambat tahun 2021 permasalahannya selesai dan pihak perusahaan memenuhi kewajiban 20 % lahan untuk perkebunan rakyat. Apabila berbagai rekomendasi yang telah disepakati bersama tidak juga diindahkan. Maka pihaknya akan melakukan peninjauan ulang hingga pencabutan izin usaha serta pembentukan Pansus untuk mengurai segala pelanggaran Undang-Undang yang terjadi di PT. GPI.

“Pertemuan dengan perusahaan PT. GPI menghasilkan kesepakatan bersama dan rekomendasi diantaranya dalam tempo waktu tahun 2021 keseluruhan sengketa selesai. Dan bila hal itu tidak mereka lakukan, opsi terakhir pembentukan Pansus dan pencabutan izin usahanya,” tegas Ketua Fraksi PDIP ini.

Sementara itu, H. Yusuf Senen salah satu pemilik lahan yang bersengketa mengapresiasi upaya serta terobosan yang dilakukan Komisi II DPRD Muba dalam menyelesaikan persoalan sengketa lahan tersebut. Dirinyapun berharap, apa yang telah menjadi kesepakatan bersama Komisi II DPRD Muba dengan PT. GPI bisa menjadi landasan hukum yang patut dihormati oleh perusahaan sehingga konflik yang selama ini terjadi secepatnya bisa diselesaikan.

“Sebagai pemilik lahan, saya menghormati semua usaha yang dilakukan DPRD Muba membantu menyelesaikan persoalan yang sudah terjadi puluhan tahun dan belum berpihak pada masyarakat. Konflik ini dapat diselesaikan bila ada campur tangan dan intervensi pemerintah daerah terhadap PT. GPI,” ujarnya.

Laporan : Hasbullah Anwar III Editor : Donni

New Subject

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here