SCP Diduga Banyak Menyalahi Aturan, Disnakertans Sumsel Akan Turun Cek Lapangan

34
Menyusul adanya laporan terkait aktivitas perusahaan PT Sukses Citra Pangan (SCP), yang diduga banyak menyalahi aturan, membuat Aliansi Masyarakat Peduli Tenaga Kerja dan Lingkungan Kota Palembang dalam waktu dekat akan melaporkan perusahaan yang berdomisili di jalan Lettu Karim Kadir, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Gandus Palembang.

Sumateranews.co.id, PALEMBANG – Menyusul adanya laporan terkait aktivitas perusahaan PT Sukses Citra Pangan (SCP), yang diduga banyak menyalahi aturan, membuat Aliansi Masyarakat Peduli Tenaga Kerja dan Lingkungan Kota Palembang dalam waktu dekat akan melaporkan perusahaan yang berdomisili di jalan Lettu Karim Kadir, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Gandus Palembang.

“Terkait informasi dari masyarakat dan hasil dari tim Investigasi lembaga yang melakukan observasi di lapangan didapati dugaan-dugaan tentang aturan-aturan yang dilanggar oleh PT. Sukses Citra Pangan seperti misalnya Undang Undang Perburuhan dan Undang Undang Lingkungan nomor 32 tahun 2009,” ungkap Yan Bembi, koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Tenaga Kerja dan Lingkungan Kota Palembang, Rabu (8/07).

Menurut Yan, PT. SCP yang bergerak dibidang pengemasan garam dan memekerjakan Karyawan kurang lebih sekitar 50-an ini diduga memberikan upah di bawah UMP yakni berkisar 55.000 Rupiah sampai 75.000 Rupiah per hari dengan jam kerja sekitar 9 jam, serta diduga tidak memiliki K3 dan APD.

“Bahkan Dokumen Lingkungannya juga, hal ini berdasarkan hasil pemantauan Aliansi di Lapangan dan hasil wawancara kepada salah satu buruh harian di PT. Sukses Citra Pangan yang tidak mau disebutkan namanya,” sebut Yan.

Yan juga mengungkapkan, bahwa pihaknya sudah mengetahui persoalan tersebut sejak awal dan menduga adanya pelanggaran terhadap UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Tenaga Kerja Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dikelola oleh PT. Sukses Citra Pangan tersebut.

“Kami akan melaporkan dan meminta kepada pihak terkait, seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas Lingkungan Hidup, Komisi 4 dan Komisi 5 DPRD Sumsel  dan Pemerintah Provinsi yang dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumsel  serta Pemerintah Kota Palembang  untuk menutup dan menghentikan sementara seluruh aktivitas di PT tersebut.

Jika pihak terkait tidak peka terhadap persoalan ini maka dalam waktu dekat kami akan melakukan aksi demo dan jika terbukti benar maka kami membawa persoalan ini ke ranah hukum untuk mengusut tuntas terkait dugaan tindak pidana lingkungan dan ketenagakerjaan yang terjadi,” ujar Yan Bembi.

Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Ir. Koimudin Msi melalui Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan hukum Disnaker Sumsel, Yudhi Andriansyah ketika dikonfirmasi persoalan ini mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan dan akan turun ke lapangan guna menindaklanjuti temuan tersebut.

Apabila temuan tersebut memang benar- benar terbukti, dia jelaskan, pihaknya akan memberikan sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku.

Laporan : Are III Editor : Donni

New Subject

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here