Rutan Permudah Pembebasan Bersyarat Napi Berkelakuan Baik  

0
366

Sumateranews.co.id, PRABUMULIH – Para narapidana (napi) yang berkelakuan baik dan dinilai mampu mengikuti program pembinaan dengan baik akan dipermudah proses pengajuan remisi dan pembebasan bersyarat (PB), cuti bersama (CB) maupun cuti menjelang bebas (CMB) oleh pihak Rumah Tahanan (Rutan) Klas II B Prabumulih. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Rutan Sukajadi Klas II B Prabumulih, Ronaldo De Vinci Talesa AMd IP SH, ketika dibincangi dikantornya, Rabu (27/09).

Jaminan diberikannya kemudahan itu, menurut Ronaldo sebagai upaya pihaknya untuk terus memberikan pelayanan pembinaan terhadap para napi dengan sebaik-baiknya. Tindakan ini juga dilakukan sesuai peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia RI Nomor 21 tahun 2016.

“Pembebasan bersyarakat atau PB dapat diberikan kepada napi yang telah memenuhi beberapa syarat, diantaranya telah menjalani masa pidana paling singkat dua per tiga dengan ketentuan dua per tiga masa pidana tersebut paling sedikit sembilan bulan,” sebut Ronaldo.

Selain persyaratan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana minimal paling singkat sembilan bulan terakhir dihitung sebelum tanggal dua per tiga masa pidana. Dijelaskan Ronaldo, para napi itu juga sudah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat.

“Pembebasan bersyarat ini juga dapat diberikan kepada anak yang sedang menjalani pidana penjara di LPKA yang telah memenuhi syarat dan telah menjalani masa pidana paling sedikit satu per dua masa pidana. Selain itu, tentu akan dipermudah bila napi berkelakuan baik selama menjalani masa pidananya  paling singkat tiga bulan terakhir dihitung sebelum tanggal satu per dua masa pidana,” imbuh Ronaldo.

Lebih lanjut disampaikan Ronaldo, masa pengajuan dokumen wajib untuk mendapatkan PB bagi napi nakroba juga paling singkat lima tahun sesuai dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

“Setelah kita rekomendasikan usulan pemberian PB napi ini, selanjutnya kita sampaikan kepada kepala Kanwil. Jika disetujui dan direkomendasikan oleh TPP Kanwil ke Dirjen. Disana nanti akan dipertimbangkan lagi untuk pemberian PB nya oleh Dirjen kepada menteri dengan tetap berdasarkan rekomendasi TPP Ditjen dan rekomendasi instansi terkait,” jelas Ronaldo seraya mengatakan jika persetujuan pemberian PB itu ditetapkan berdasarkan keputusan menteri.

Masih dikatakan Ronaldo, dari keputusan PB yang diberikan menteri, selanjutnya dari hasil pertimbangan dan rekomendasi itu akan disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Dirjen PAS tersebut.

“Jika lewat waktu 12 hari, instansi terkait seperti pihak Polri dan BNN tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, maka pihak Dirjen menyampaikan pertimbangan PB ini kembali kepada menteri,” tukasnya.

Laporan : Donni

Posting   : Andre

 

sumatranews.co.id1 id : 10717 Under Article