Richard Cahyadi: Pemerintah Hadir untuk Semua Lapisan Masyarakat

0
152

Sumateranews.co.id, PRABUMULIH – Polemik yang muncul karena rencana pemerintah untuk mengurangi armada DAMRI yang selama ini beroperasi, dimaklumi oleh Penjabat (Pj) Wali Kota (Wako), H Richard Cahyadi. Namun, baginya pemerintah hadir bukan hanya untuk satu golongan masyarakat saja. Semua lapisan masyarakat harus merasakan kehadiran pemerintah.

“Saya sampaikan kepada semuanya, bahwa kami selaku pemerintah harus berimbang dalam mengambil keputusan. Supir travel itu juga masyarakat Prabumulih yang butuh penghidupan juga,” ujarnya di Gedung Kesenian Rumdin Wako, Rabu (16/5).

Dilanjutkan, jika merujuk dari Memorandum of Understanding (MoU) yang telah disepakati Wako sebelumnya, awalnta DAMRI diprioritaskan untuk mahasiswa dan ASN dengan jumlah yang tidak banyak.

“Yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa pemerintah sebelumnya tidak menertibkan padahal operasional DAMRI melebihi dari kesepakatan yang dituangkan dalam MoU. Saya hanya ingin kembalikan semuanya kepada kesepakatan awal, sehingga mobil travel tetap bisa beroperasi,” ungkapnya.

Namun, setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra dan sangat bisa dimaklumi karena masyarakat tidak mengetahui jika ternyata ada sebagian dari warga yang tercekik lehernya (supir travel), karena selama ini keluarga mereka hidup dari hasil jasa angkutan itu.

“Jika kami memikirkan hanya satu pihak saja sementara pihak yang lain tidak, lalu untuk apa ada Pemerintah? Saat ini kami mencoba untuk membenahi dan merapikan apa yang ada, walaupun sama sekali tidak ada anggaran untuk itu. Itulah tugas pemerintah, dan semuanya akan kami pikirkan untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Untuk mencari solusi terbaik, Richard telah memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) untuk mengambil langkah dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dari semua pihak.

“Pertama, keluhan masyarakat terkait ketidaknyamanan saat menggunakan jasa travel, baik itu harga yang mahal, supir yang ugal-ugalan bahkan merokok di dalam mobil. Hal itu penting untuk disikapi, karena menyangkut dengan kenyamanan penumpang,” jelasnya.

Masih kata Richard, hal lain yang adalah travel harus memiliki izin trayek (beroperasi). Kemudian, wajar jika angkutan travel lebih mahal dari DAMRI, namun harus sewajarnya dan tidak mesti harus dua kali lipat.

“Ikuti aturan, jangan ugal-ugalan dan kalau bisa merokok saat berhenti saja. Terkait tarif, saat inikan tarif DAMRI hanya Rp 20 ribu, kalau bisa tarif travel jangan terlalu tinggi. Mungkin tarifnya Rp 30 ribu saja. Tugas pemerintah untuk memediasi setiap kepentingan,” ungkapnya.

Selain itu, Richard juga menegaskan kepada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih untuk tidak mempersulit jika ada pihak travel yang mau mengurus izin beroperasi. “Jangan pernah meminta biaya melebihi aturan yang berlaku. Itu akan mempermudah mereka sehingga mau mengikuti aturan yang ada,” tegasnya.

Jadi lanjut Richard, persoalan muncul karena pihak DAMRI tidak mengikuti ketentuan (MoU sebelumnya). “Apakah tidak boleh saya memikirkan warga saya. Semuanya harus berjalan seimbang. DAMRI tetap beroperasi dengan jumlah unit yang dibatasi. Dan, masyarakat juga tetap boleh menggunakan jasa angkutan DAMRI,” pungkasnya.

Laporan          : Irfan

Editor/Posting : Imam Ghazali