Renovasi Masjid Al Hijrah Dinilai Tidak Wajar

0
394

Sumateranews.co.id, PRABUMULIH – Renovasi Masjid Al Hijrah yang terletak di bilangan Jalan Krakatau atau dekat dengan rumah dinas (rumdin) Wali Kota (Wako) Prabumulih, diduga disunat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pasalnya, bantuan dana sekitar Rp 280 juta yang didapatkan dari APBD tahun anggaran 2016, dinilai tidak sesuai dengan item pembangunan yang hanya mencakup pondasi masjid, mihrab, dan 8 pilar dari 10 pilar yang direncanakan.

Mendapat laporan dari masyarakat sekitar, Penjabat Wako Prabumulih, Richard Cahyadi melakukan pengecekan dan berdialog langsung dengan pengurus masjid tersebut.

Menurutnya, kunjungan ke Masjid Al Hijrah merupakan bentuk dari pengawasan yang dilakukannya. “Saya menerima laporan bahwa ada pembangunan masjid yang dilakukan, tetapi hasilnya tidak maksimal. Saya akan akan monitor proyek-proyek lain yang ada di Prabumulih,” ungkapnya saat ditemui di pelataran masjid Al Hijrah, Rabu (25/4).

Dijelaskan, bahwa pihak masjid mendapatkan bantuan dari Pemkot Prabumulih dalam dua termin (tahap). Termin pertama sekitar Rp 280 juta, dan termin kedua sekitar Rp 180 juta. Bantuan tersebut untuk biaya pembongkaran dan rehabilitasi masjid.

Tetapi lanjut Richard, pengurus masjid merasa tidak puas dan bertanya-tanya. Sebab di termin pertama dengan jumlah bantuan Rp 280 juta, yang dibangun oleh pengembang hanya berupa pondasi, 8 buah tiang masjid dan mihrab. Pengurus masjid menganggap bantuan ratusan juta dengan pembangunan hanya beberapa item, itu dinilai tidak wajar.

“Itulah yang sementara kami coba luruskan. Siapa pelakunya, pekerjanya, sehingga hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi di Prabumulih. Apalagi, itu adalah bantuan dana untuk sarana ibadah yang menjadi tempat masyarakat beribadah dan berkumpul untuk mensyiarkan ajaran agama Islam. Jadi, dalam memberikan bantuan untuk sarana ibadah, Pemkot Prabumulih seharusnya memastikan pembangunan selesai dan sesuai dengan dana bantuan yang sudah dianggarkan,” ujarnya geram.

Dilanjutkan, dari data yang diperoleh, banyak bantuan untuk pembangunan tempat ibadah. Kalau di satu tempat sudah tergambar seperti yang terjadi di masjid Al Hijrah, untuk masjid lainnya saya belum tahu. Semoga saja tempat ibadah yang lain tidak seperti Masjid Al Hijrah. Tetapi kalau sama, itu yang perlu dipertanyakan.

Terkait dengan program renovasi ratusan masjid yang digaungkan pemimpin sebelumnya, Richard menyadari akan sulit untuk mengecek semua masjid yang direnovasi karena keterbatasan waktu.

“Kalau semuanya dicek itu mungkin akan sulit karena terbatas waktu. Namun, apabila dari beberapa sampel (masjid) yang dicek ternyata hasilnya tidak jauh berbeda seperti yang terjadi di masjid Al Hijrah, mungkin (semuanya) sama saja. Masjid ini saya cek lebih dulu karena posisinya berada di depan rumah dinas (rumdin) Wako. Di depan rumdin yang seharusnya sempurna hasilnya begini, apalagi yang jauh di ujung sana,” sesalnya.

Masih kata Richard, keterlibatan Pemkot Prabumulih, mungkin saja jalurnya dari Dinas Pengerjaan Umum (PU) atau dari pihak terkait yang memberikan bantuan tersebut. Karena, mungkin itu swakelola atau penunjukan langsung (PL) ke pihak ketiga.

“Terkait jalur hukum, kita lihat saja nanti. Kalau ternyata terjadi penyelewengan di dalam tahap pengerjaan masjid, apapun konsekuensinya bagi siapa pelakunya, yah silakan (tempuh jalur hukum),” tegasnya.

Perlu masyarakat ketahui lanjut Wako, bentuk bangunan yang saat ini sudah terbangun, bukanlah dari dana bantuan yang ada. Dana yang diterima pengurus masjid tidak seperti wujud yang ada sekarang. Untuk mengembalikan pada bentuk yang sebenarnya (rencana), pengurus masjid bersama masyarakat melakukannya dengan swadaya. Dengan cara mencicil bahan bangunan kepada pihak atau toko bangunan yang ingin membentu. Itu biasanya diperoleh dari donasi setiap Jumat. Dengan bantuan tersebut, barulah masjid bisa seperti saat ini.

“Jadi, kalau melihat bantuan dari pemkot, (bangunan) tidak seperti saat ini, jauh sekali,” ujarnya.

Senada, panitia pelaksana pembangunan masjid, Musdelvi mengatakan jika bantuan dana untuk termin pertama di ambil dari anggaran tahun 2016. Namun, dilihat dari dana sebesar itu, bangunan yang didirikan itu sangat tidak layak.

“Kalau dari hitungan kami, pembangunan yang dilakukan pada termin pertama itu mungkin hanya menghabiskan dana sekitar Rp 80 jutaan. Kalau masalah dia (pengembang) mau setor kemana saja, kami tidak tahu itu,” ungkapnya.

Untuk termin kedua lanjutnya, bantuan sekitar Rp 180 juta, dengan pengembang yang berbeda dari sebelumnya. Setelah pengurus masjid melakukan dialog dengan pihak pengembang, akhirnya yang bersangkutan mau memberikan dana bantuan tersebut kepada pengurus masjid dalam bentuk swakelola, setelah dipotong pajak, fee proyek, serta alokasi lainnya. Potongan tersebut mencapai sekitar 45 persen, atau sekitar Rp 81 jutaan.

”Kalau pengembang yang pertama kami tidak tahu darimana asalnya. Dia datang meminta izin merenovasi masjid, makanya kami arahkan. Namun, sampai kerjaan dia selesai, kami tidak pernah dilibatkan. Berbedan dengan pengembang yang kedua,” katanya.

Masih kata Musdelvi, gambar rencana yang didapatkan, berasal itu dari Dinas PU. “Dengan anggaran dana sebesar Rp 280 juta, dari hitungan kami seharusnya sudah termasuk atap masjid. Tetapi, dari gambar yang diberikan Dinas PU hanya tiga item saja. Kami tidak bisa komplain ke pihak pengembang, karena dia (pengembang) dasarnya benar (acuan dari Dinas PU). Tetapi, tidak masuk akal dengan dana ratusan juta hanya untuk membangun tiga item itu. Yang menjadi pertanyaan kami, kenapa Dinas PU berani mengeluarkan anggaran sebesar itu,” ujarnya.

Dikatakan, pengurus masjid sempat mengadukan ke Wako sebelumnya, namun respon yang kami peroleh kurang memuaskan. “Wako bilang kenapa proyek tersebut tidak distop. Kami tentu tidak bisa lakukan itu karena pengerjaannya belum selesai. Setelah selesai, barulah kami laporkan,” lanjutnya mencontohkan ucapan Wako sebelumnya.

Seandainya bantuan itu sesuai dengan rencana sebelumnya, pengerjaan masjid Al Hijrah ditargetkan hanya enam bulan saja, dengan perkiraan anggaran sekitar Rp 500 juta. Namun, karena ada persoalan dan di awal pengerjaan bukan dalam bentuk swakelola, maka sekarang sudah mencapai sepuluh bulan pengerjaan.

“Itu karena, untuk menyelesaikan masjid, itu adalah swadaya masyarakat. Kalau ada dana, kami jalankan, tetapi jika tidak ada, maka kami hentikan dulu (pembangunannya),” pungkasnya.

Laporan          : Irfan/Taufiq

Editor/Posting : Imam Ghazali