Rencana Demo Soal Pungli ULP OI Tak Ada Kabar Beritanya?

0
204
Teks foto: ilustrasi. (foto: net)

Sumateranews.co.id, INDRALAYA – Rencana unjuk rasa yang akan dilakukan LSM Lidikkrimsus RI (baca berita kemarin, red) awalnya tentang dugaan pungutan liar (pungli) di Badan Unit Lelang Pengadaan (ulp) Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (OI), tiba-tiba tak terjadi. Unjuk rasa yang awalnya meminta Bupati OI untuk menjelaskan dugaan fee 3 persen dalam memuluskan pelelangan proyek atau tender yang dilakukan pihak ULP OI berubah menjadi unjuk rasa tentang perusahaan yang diduga ilegal.

Padahal beberapa hari sebelumnya, di hadapan para awak media, Yongki, Ketua LSM Lidikkrimsus RI Sumsel menegaskan, jika pihaknya akan mengumpulkan massa untuk melakukan demo terkait adanya dugaan mafia proyek di tubuh ULP OI. Yongki mengaku dari pemberitaan di beberapa media sebelumnya ada jatah fee 3 persen dari total proyek yang ingin dimuluskan tendernya.

“Sebagai lembaga kontrol sosial kita akan menyikapi pemberitaan di salah satu media Online terkait dugaan wajib setor 3% ke pihak ULP OI bagi pemborong untuk memuluskan proses tender,” ujar Yongki saat itu berapi-api.

Unjuk rasa nanti kata Yongki, bertujuan untuk meminta kepada Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Ogan Ilir kiranya dapat memanggil Kepala ULP OI Yudi Asnandar guna dimintai keterangan. “Karena hal ini dapat mengakibatkan rusaknya citra Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir di hadapan masyarakat,” jelasnya, Kamis (26/10) lalu.

Saat itu Yongki juga mengaku telah mengirimkan surat unjuk rasa ke Bupati OI, pihak ULP OI dan Polres OI. Dirinya mengaku pihaknya akan menurunkan massa besar-besaran terkait kasus tersebut.

Namun yang terjadi, Rabu (1/11) sebagaimana diberitakan, justru unjuk rasa dihadiri hanya sepuluh orang saja ini mendatangi DPRD OI guna meminta mengkroscek salah satu perusahaan yang ada di Desa Rambutan yang dianggapnya ilegal tidak berizin.

Hal ini menjadi pertanyaan besar di masyarakat, mengingat Lembaga Swadaya Masyarakat yang seharusnya benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat malah diduga memanfaatkan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok.

“Kok beda ya, kemarin katanya mau demo soal adanya mafia proyek di ULP OI, tapi kok hari ini malah demo masalah lain. Ah gak beres nih LSM, kayaknya cuma memanfaatkan kepentingan umum untuk dijadikan kepentingan pribadi,” ujar salah satu pemborong yang minta namanya dirahasiakan.

“Sudah jelas LSM ini diduga telah diamankan terkait kasus ini, karena jika demo ini benar terjadi tentu rusak citra Pemkab OI, sebab jatah fee 3 persen memang diwajibkan bagi pemborong jika ingin memuluskan tendernya, namun memang tidak ada bukti yang konkrit terkait fee ini, karena kita tidak diberikan kwitansi saat membayarnya,” terangnya seraya meminta tidak disebutkan namanya.

Laporan           : H. Sanditya Lubis

Editor/Posting  : Imam Ghazali

sumatranews.co.id1 id : 10717 Under Article