Ratusan Massa LAI BPAN Sumsel Lakukan Aksi Rasa di Depan Kantor Bawaslu OI

44
Ratusan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir yang menamakan dirinya sebagai Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) kembali melakukan aksi turun kejalan di depan kantor Bawaslu, Rabu (16/9).

OGAN ILIR – Ratusan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir yang menamakan dirinya sebagai Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) kembali melakukan aksi turun kejalan di depan kantor Bawaslu, Rabu (16/9).

Dalam aksi unjuk rasa tersebut ratusan massa meminta mendiskualifikasi petahana Ilyas Panji Alam yang diduga sudah melakukan banyak pelanggaran salah satunya memanfaatkan batuan sosial berupa beras yang dipasang poto pribadinya.

Koordinasi aksi Yongki Ariansyah mengatakan, berdasarkan informasi yang dihimpun oleh tim investigasi Lembaga Aliansi Indonesia Provinsi Sumsel menemukan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati OI HM Ilyas Panji Alam dalam memanfaatkan batuan soasial berupa beras.

“Dari informasi yang dihimpun patahana sudah melanggar dengan memanfaatkan bansos dengan memasangkan poto dirinya dikarung beras dinilai melakukan kompanye terselebung,” katanya.

Selain itu juga, Bupati OI selaku petahana melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan.

“Sebagai petahana yang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasanagan calon baik didaerah sendiri mau pun di daerah lain, waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan penetapan paslon,” tukasnya.

Sementara, Ketua Bawaslu OI Darmawan Iskandar mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih atas informasi yang disampaikan oleh Aliansi Indonesia dan akan ditindak lanjuti.

“Kita sangat berterima kasih kepada aliansi indonesia atas informasi yang diberikan dan nantinya kita akan menindak lanjuti informasi tersebut,” katanya.

Ia menambahkan, Bawaslu tanpa adanya laporan tanpa melalui proses pengawasan akan tetap bekerja dalam mengawal proses pilkada.

“Bawaslu tanpa adanya proses laporan kami akan tetap bekerja sesuai aturan PKPU dan yakinlah Bawaslu tetap tegak lurus tidak akan ada intervensi dari pihak mana pun dalam mengawasi berlangsungnya pilkada,” terangnya.

Laporan : AL III Editor : Donni

New Subject

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here