Ratusan Anggota KASBI Demo Ke DPRD OI

0
236

Sumateranews.co.id, INDRALAYA – Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menggelar demo di Gedung DPRD Ogan Ilir (OI), Senin (30/10/2017). Dalam aksinya mereka menuntut hak-hak buruh yang jauh dari kesejahteraan, Cabut PP 78/2015 tentang pengupahan, tolak upah sektor padat karya di bawah upah minim, dan lawan sistem pemagangan.

Selain itu juga dari tiga tuntutan buruh tersebut konfederasi KASBI juga menyuarakan tuntutan dan program perjuangan, yang diyakini akan memberikan kedaulatan dan kesejahteraan bagi kaum buruh dan rakyat Indonesia, yang dinamakan dengan Sepuluh Tuntutan Rakyat (SEPULTURA) yaitu:

  1. Hapus sistem kerja kontrak dan Outsourching
  2. Tolak politik upah murah
  3. Tolak PHK
  4. Laksanakan Hak buruh perempuan dan lindungi buruh migran
  5. Tangkap, Adili dan penjarakan pengusaha nakal
  6. Berlakukan jaminan sosial
  7. Turunkan harga BBM dan kebutuhan pokok rakyat
  8. Pendidikan dan kesehatan Gratis untuk rakyat

9 . Tolak privatisasi, bangun Industri Nasional untuk ke sejahteraan rakyat.

  1. Tanah dan air untuk kesejahteraan rakayat.

Sementara itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ogan Ilir (OI) menanggapi tuntutan ratusan buruh tersebut. DPRD OI melalui Ketua Komisi IV DPRD OI, Afrizal mengatakan, tenaga kerja salah satu fokus DPRD, hari ini juga sebagai tanggung jawab Pemkab OI, untuk itu pihaknya akan menghadirkan pihak Disnakertrans dalam aksi tersebut. “Tolong kawan-kawan yang tidak mendapatkan haknya di tempat kerjanya seperti PTPN VII Cinta Manis, BRK, dan Rusli Taher agar memberikan informasi sedetil-derilnya kepada kami, kalau tidak memberi tahu mana bisa kami menindaklanjutinya,” ujarnya.

Pihaknya juga sudah melakukan pertemuan dengan mangemen PTPN VII Cinta Manis, agar menaikkan upah para buruh. “Tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak menaikkan upah buruh,” katanya.

Dia pun mengaku beberapa anggota DPR RI di pusat siap memperjuangkan hak-hak para buruh. “Salah satunya, kami punya ibu Irma Suryani, yang juga konsen terhadap memperjuangkan hak-hak buruh. PP 78 ini sudah lama didemo, tapi karena kebijakan di pusat, dan dalam waktu dekat kami akan koordinasi dengan pemerintah pusat,” tukasnya.

Ditambahkannya juga, bahwa tanpa buruh dirinya sebagai Dewan bukan apa-apa. “Kami sadar itu, dan kami siap memperjuangkan hak-hak para buruh sesuai aturan yang ada,” tambahnya.

Laporan            : H. Sanditya Lubis

Editor/Posting   : Imam Ghazali

sumatranews.co.id1 id : 10717 Under Article