Pungli, Rani Divonis Dua Tahun 

0
161

Sumateranews.co.id, PALEMBANG – Setelah melalui proses persidangan panjang, akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman 5 tahun penjara, terhadap DR Rani Arvita SH MH  (37) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pertanahan kota Palembang, terdakwa kasus pungutan liar (Pungli) sertifikat kepemilikan tanah.

Selain  hukuman dua tahun penjara Majelis Hakim Ketua Paluko Hutagalung SH didampingi Hakim Anggota Junaida SH MH dan Suryadi SH MH menjatuhkan denda sebesar Rp 100 juta dan subsider 2 bulan penjara.

“Menyatakan terdakwa Rani Devita terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 11 huruf a UU RI no 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana diubah dengan Pasal UU RI No 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU RI no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun bagi terdakwa,” ujar Paluko.

Ketika hadir dipersidangan Rani mengenakan baju warna hitam dan jilbab warna kuning kembang-kembang, tampak duduk pasrah menghadapi perisidangan. Namun ketika hakim akan menjatuhkan vonis, Hakim Paluko meminta Rani berdiri. Setelah vonis di Jatuhkan Rani di persilahkan duduk kembali, Kemudian hakim meminta terpidana Rani untuk berunding dengan penasehat hukumnya diterima atau tidak putusan tersebut.

Usai Rani berunding dengan tiga orang penasehat hukumnya Yan Iskandar SH, Dian Alam Pura SH.dan Harma Helen SH MH kemudian Rani mengatakan kepada hakim menerima vonis tersebut, dan Rani menandatangani petikan putusan.

Diketahui putusan yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan tiga tahun penjara. Dibandingkan tututan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Iskandarsyah Alam SH, karena sebelumnya JPU menuntut terdakwa dengan hukuman lima tahun penjara.

Penasehat Hukum terdakwa, Yan Iskandar Cs usai sidang kepada wartawan menjelaskan, karena tuntutan yang dibuat JPU terhadap klien pasal 12 tidak terbukti. Karena itu majelis hakim menjatuhkan vonis pidana Pasal 11 dengan hukuman dua tahun penjara.

“Apa yang dituntut oleh JPU tidak terbukti dan klien kami hanya dijebak. Itu poin penting dalam persidangan, kita akan pikir pikir sebelum menentukan sikap. Namun, dengan putusan ini bisa menyangkal tuduhan terhadap klien kami dan sangat mengapresiasi putusan majelis hakim,” terangnya.

Sementara Terpidana Rani kepada wartawan mengatakan, mohon maaf bila ada pihak yang tersakiti dan menyerahkan semua pemasalahan kepada kuasa hukum, serta memberikan apresiasi kepada majelis hakim. “Saya tidak ada niat menuntut orang yang sudah menzholimi dan saya serahkan kepada Allah. Untuk status PNS saya serahkan kepada pimpinan,” kata, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pertahanan Kota Palembang itu.

Sekedar mengingatkan, Rani yang menjabat Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan BPN Palembang, awal kasusnya bergulir di pengadilan karena terkena tim saber Polresta dan Polda Sumsel. Dari Rani diamankan uang tunai Rp 5 juta sebagai jaminan membantu penyelesaian sengketa di PTUN,

Seperti diberitakan sejumlah media sebelum kasus ini bergulir di pengadilan.

Terdakwa ditangkap tim saber pungli setelah mendapat laporan dari masyarakat. Terdakwa yang menjabat Kepala Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan BPN Palembang ini meminta sejumlah uang kepada salah seorang pengacara berinisial M.

Uang tersebut disinyalir untuk membantu penyelesaian sengketa lahan di kawasan Taman Kenten seluas 1.000 meter persegi yang sedang bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sumsel.

Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 12 juncto Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

 

 

 

Laporan : SU

Editor     : Syarif

sumatranews.co.id1 id : 10717 Under Article