PPK Dipangkas Tiga Orang di Pileg 2019, Takhyul : Harap Petugas PPK Tetap Jalankan Tugas dan Bertanggung Jawab

0
282

Sumateranews.co.id, PRABUMULIH – Menyusul semenjak diberlakukannya peraturan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), jumlah Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 tidak lagi berjumlah 5 orang, melainkan hanya tersisa 3 orang.

“Kalau di Pilkada serentak, jumlah PPK tetap 5 orang. Tetapi, ada perubahan aturan pada Pileg 2019 dikurangi menjadi 3 orang. Bukan hanya, PPK saja begitupun Komisioner KPU juga menjadi 3 orang. Karena, jumlah penduduk Prabumulih dibawah 500 ribu jiwa,” terang Ketua KPU Kota Prabumulih, M Takhyul Hamid SIP, saat ditemui di sela-sela rapat pembentukan panitia adhock pemilu 2019 di Aula Hotel Gran Nikita, Rabu (21/2/2018).

Menurut Takhyul, pihaknya pun telah mensosialisasikan tentang perubahan aturan tersebut kepada PPK di 6 kecamatan di Bumi Seinggok Sepembuyian ini. Supaya, PPK tetap bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak yang tengah berlangsung.

“Maunya kita, jumlah PPK tetap 5. Tetapi, aturan yang menetapkan sekarang ini hanya 3 setiap kecamatan. Jadi totalnya, hanya 18 PPK nantinya pada pileg yang bekerja. Kita hanya menjalankan aturan dan ketentuan saja,” jelasnya.

Sementara itu, Komisioner Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Partisipasi Masyarakat (Parmas), Titi Marlinda SE menambahkan, kalau pembentukan panitia adhoc tersebut sesuai ketentuan berdasarkan evaluasi dan penilaian.

“Nantinya, penilaian dan evaluasi dilakukan oleh PPK masing-masing. Dan, kita persilahkan semua PPK untuk mengajukan berkas ulang. Untuk diteliti dan dievaluasi. Penilaian dilakukan dengan pemberian questioner secara tertutup,” terangnya.

Takhyul menuturkan, substansi yang dinilai yaitu integritas, kerja sama, dan independensi. Selain itu, bagi PPK yang sudah dua periode tidak bisa melanjutkan tugasnya di pileg.

“PPK dua priode bisa menilai, tetapi tidak bisa dinilai ketika dilakukan evaluasi. Kita sejauh ini, masih menunggu berkas dari PPK untuk melakukan penilaian,” tandasnya.

Sementara Ketua PPK Prabumulih, Tulus Subagio SE menambahkan, jika pihaknya menyerahkan sepenuhnya kebijakan pengurangan PPK tersebut kepada KPU. Pasalnya, itu sudah aturannya dan mau tak mau harus dijalankan.

“Selama ini, kita ber-5 sudah bekerja dalam tim yang solid. Dan, jelas kita bingung untuk menentukan siapa yang akan tersisih. Tapi, mau bagaimana aturannya harus dipatuhi,” jelasnya.

Meskipun demikian, pihaknya tetap berharap adanya perubahan aturan dan tetap mempertahankan jumlah PPK di pileg berjumlah 5 orang. “Sehingga, bisa bekerja sama dalam tim yang sama,” pungkasnya.

Laporan : Taufik hidayat
Editor : Donny

sumatranews.co.id1 id : 10717 Under Article