Polemik Pelantikan Wabup Muara Enim Terpilih Sisa Masa Jabatan 2018 -2023 Memanas..!!

Belasan Gabungan Ormas, LSM dan OKP di Muara Enim Ancam Demo Kemendagri dan Gubernur Sumsel 

MUARA ENIM – Belasan gabungan Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Organisasi Kemasyarakat Pemuda (OKP), yang ada di kabupaten Muara Enim mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kemendagri dan kantor Gubernur Sumsel.

Ancaman itu disampaikan, menyusul belum dilantiknya Wakil Bupati Muara Enim Terpilih, H. Ahmad Usmarwi Kaffa SH L.Lm, Abden atas Penggatian Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan periode 2018 -2023.

“Ya, kami seluruh Ormas, LSM dan OKP Muara Enim yang tergabung mendukung adanya kepala daerah definitif, kami akan melakukan aksi damai dengan menyatakan 5 sikap kepada Kemendagri dan kantor Gubernur nanti atas tak kunjung dilantiknya Wakil Bupati Muara Enim,” sebut Antoni Dequen, salah satu perwakilan Ormas Muara Enim, Rabu, (23/11/2022).

Kelima sikap tersebut, lanjutnya, di antaranya pertama memertanyakan mengapa tak kunjung dilantiknya Wakil Bupati terpilih definitif H.Ahmad Usmarwih Kaffah, pada sidang paripurna 6 September 2022 lalu.

“Kedua, mendukung segala ketetapan pada sidang paripurna yang dilakukan, ketiga mendukung Menteri Dalam Negeri untuk segera menerbitkan Surat Penetapan Pengangkatan Wakil Bupati Muara Enim hasil Sidang Paripurna DPRD tersebut. Keempat mendukung Pelaksanaan Pelantikan Wakil Bupati Muara Enim oleh Gubernur Sumatera Selatan dan atau Menteri Dalam Negeri, dan kelima siap mengawal dan mengamankan keputusan DPRD kabupaten Muara Enim, Gubernur Sumatera Selatan, dan Menteri Dalam Negeri dalam pelantikan nanti.

Apabila di November ini tak kunjung ada kepastian untuk dilantik, kami akan lakukan aksi damai di kantor Kemendagri dan kantor Gubernur Sumsel,” tegasnya.

Ditambahkanya Ketua Ormas JPKP Muara Enim, Zulpadli Azim S.Pd, yang menyayangkan Kemendagri dan Gubernur Sumsel H Herman Deru, yang terkesan seolah mengulur-ulur waktu pelantikan Wakil Bupati terpilih (PAW) H Ahmad Usmarwi Kaffa sisa jabatan 2018 – 2023.

Menurutnya, kabupaten Muara Enim saat ini sangat memerlukan sosok pemimpin kepala daerah yang definitif, karena menyangkut kebijakan aspek pembangunan yang ada di kabupaten Muara Enim.

“Kalau alasannya pelantikan diulur-ulur karena adanya proses PTUN yang sedang berjalan, kan sudah ada penjelasannya dari pakar hukum bahwasanya hal tersebut tidak menghambat adanya proses pelantikan. Kenapa kok, Kemendagri dan Gubernur terkesan menghambat pelantikan ini, sedangkan proses pemilihan kemarin berdasarkan petunjuk oleh Kemendagri boleh melakukan proses pemilihan Wakil Bupati,” paparnya.

Untuk itu, tambahnya, pihaknya mendesak Kemendagri dan Gubernur Sumsel untuk segera melantik Wakil Bupati terpilih pada November ini.

“Apabila tidak segera melantik, kami akan mengadakan aksi besar-besaran untuk menyampaikan aspirasi kami di Kantor Kemendagri. Karena kami masyarakat kabupaten Muara Enim sangat membutuhkan sosok kepala yang definitif,” tegasnya.

Sementara itu, ketua DPRD Muara Enim Liono Basuki B.Sc mengatakan, dalam proses pemilihan Wakil Bupati yang diselenggarakan di Gedung DPRD Muara Enim dilaksanakan sesuai aturan petunjuk dari Kemendagri. Oleh karena itu, lanjutnya, tidak ada yang salah dan tidak menyalahi aturan.

“Untuk proses pemilihan kemarin, sudah sesuai petunjuk dari Kemendagri dan tidak menyalahi aturan serta hasil pemilihan telah kami serahkan di Kemendagri.

Kalau sejauh ini kami DPRD sudah berupaya menyurati terhadap kapan pelaksanaan pelantikan untuk dilakukan dan sampai saat ini juga kami belum menerima balasannya dari Kemendagri,” pungkasnya. (Mar)

Editor: Donni

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *