PLANTARI VS KADES DAN OPD LAHAT, MASUK TAHAP AJUDIKASI

0
184

 

 Sumateranews.co.id, LAHAT – Plantari sebagai lembaga pengawas terhadap Transparan Anggaran di Kabupaten Lahat, beberapa waktu lalu telah mengajukan surat permohonan data ke Kepala Desa Ulak Lebar, Kades Banjar Sari, Kades Tanjung Lontar, Baznas, PMI, Dinas Perdagangan dan BKP & SDM Kabupaten Lahat (selaku Termohon).

Namun, hingga batas waktu mediasi habis pihak termohon masih belum memberikan data lengkap yang diminta oleh Plantari. Karena itu, sesuai UU Komisi Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2013 serta Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sesuai mekanisme maka Plantari mengajukan permohonan sengketa Ajudikasi (Penyelesaian Sengketa) ke Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Sumsel.

“Kita mengajukan permohonan data sejak 18 Januari 2017 dengan nomor

Surat 004/PLANTARI/IP/I2017, ke  Termohon di atas. Sangat disayangkan hingga kini belum juga diberikan, dengan berbagai macam alasan,” ungkap Ketua Plantari Sanderson Syafe’i, ST. SH di kantor Komisi Informasi Publik Sumsel usai sidang sengketa, Rabu (12/7).

Padahal, menurut aktivis konsumen ini data yang diminta Plantari tersebut merupakan data publik. Sebab sudah menjadi hak warga negara memperoleh informasi terlebih masalah anggaran uang rakyat wajib dipublikasikan.

“Kami hanya ingin mengkaji apakah anggaran yang nilainya besar dari uang rakyat tersebut sesuai penggunaannya, sebagai kontrol sosial terhadap kegiatan badan publik terhadap upaya transparansi,’’ tegasnya.

Lanjutnya, sesuai UU 14/2008 itu setiap lembaga publik yang menggunakan dana APBN atau APBD harus terbuka terhadap publik dan tidak dibenarkan menutupi informasi. Kecuali menyangkut kerahasiaan negara, maka itu memang harus dirahasiakan.

Tapi ini menyangkut uang negara sesuai UU 14/2008 itu setiap warga negara berhak mendapatkan informasi yang seluas-luasnya dari lembaga publik tidak hanya OPD dan Desa, tapi kepolisian dan kejaksaan pun tidak boleh menutupi informasi yang tak bersifat rahasia negara.

“Oleh sebab itu kami menggugatnya ke Pengadilan KIP Provinsi Sumsel , biar nanti apakah melalui ajudikasi atau sampai PTUN Plantari baru bisa menerima data tersebut lengkap, saat kita ikuti saja dulu proses di KIP. Untuk pengaduan kita sudah sampai ke tahap Ajudikasi yang juga disaksikan Kompol Angkut Rusmiati, Kanit Politik di Intelkam Polda Sumsel kunjungan dan menyaksikan,’’ imbuhnya.

 

Laporan    : Idham/Novita

Editor       : Imam Ghazali

Posting     : Andre